jpnn.com, JAKARTA - DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kamis (21/1). Listyo Sigit pada Rabu (20/1), telah lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI. Komisi yang membidang hukum, HAM, keamana, ini mufakat memutuskan Sigit sebagai Kapolri.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsyi mengucapkan selamat atas terpilihnya Listyo. Namun demikian, ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) itu mengatakan ada empat pekerjaan rumah (PR), yang menunggu Listyo Sigit saat nanti menjadi Kapolri.
BACA JUGA: Selamat Komjen Listyo, Semoga Amanat jadi Kapolri
"Pertama, melanjutkan reformasi di kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya," kata Habib Aboe dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Habib Aboe, reformasi ini perlu untuk menguatkan independensi Polri, dan menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang menyatakan bahwa “Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya".
BACA JUGA: Calon Kapolri Listyo Sigit Bakal Hilangkan Tilang di Jalan
"Artinya, ada dua hal yang saling terkait yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya, jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri," ujarnya.
PR Kedua, lanjut Habib Aboe, mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Apalagi, ujar dia, kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Ini mengingat tahun kemarin banyak sekali kejadian yang membuat publik melongo atau terperangah.
BACA JUGA: Listyo Sigit Prabowo: Izin Kami Laporkan Polri Solid, PakÂ
Misalnya, bagaimana mungkin dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra.
"Tentunya kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi polri maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjen LSP (Listyo Sigit Prabowo)," kata Habib Aboe.
PR Ketiga, lanjut dia, adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa Polri kurang dekat dengan umat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat.
"Jika kita lihat selama ini umat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti umat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih," katanya.
Menurut dia, tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini. Artinya, selama ini kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak pernah meributkan faktor keagamanan seseorang, dan mereka sangat menghormati perbedaan keyakinan dalam kerangka Bineka Tunggal Ika.
PR keempat, tambah sekjen DPP PKS ini, Kapolri terpilih perlu menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara professional dengan menggunakan pendekatan yang humanis.
Sebagai catatan bahwa tahun kemarin KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020.
Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada Desember 2020.
"Situasi ini, membuat kami sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini, banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalnya, kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang?" ucapnya.
Bahkan, dirinya sendiri mengaku kalau selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Oleh karenanya untuk selanjutnya, pendekatan yang professional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan, sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan makindirasakan masyarakat. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy