jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy memberikan sejumlah catatan penting kepada mitra kerja di Jawa Timur saat kunker bersama komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, itu di Jatim.
Pada kunker dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan itu, Komisi III DPR mendatangi mitra kerjanya antara lain Polda, BNNP, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, serta Kanwil Kemenkumham Jatim.
BACA JUGA: Empat Periode di DPR, Habib Aboe Siap Jalankan Amanat
“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami melihat bagaimana implementasi tugas-tugas mitra kerja di lapangan. Sehingga kami bisa melakukan evaluasi atas capaian kerja yang telah dilakukan,” kata Habib Aboe dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/10).
Habib Aboe pun memerinci sejumlah catatan penting yang diberikannya kepada mitra kerja Komisi III DPR di Jatim.
BACA JUGA: Eks Karyawan Bank Jatim Lakukan Penipuan, Raup Keuntungan Rp 15 Miliar
Ketua Mahkamah Kehormatan DPR itu menyoroti masalah pemberantasan narkoba di Jatim.
“Dari hasil evaluasi pada Semester I-2021, kasus penyalahgunaan narkoba di Jatim menempati nomor dua nasional setelah Sumatera Utara,” kata dia.
BACA JUGA: Habib Aboe: Rakyat tengah Berduka, Jangan Bahas Amendemen dan Masa Jabatan Presiden
Habib Aboe yang juga sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (sekjen PKS) itu menambahkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur 2019, sebanyak 2,50 persen penduduk di Jatim pernah menggunakan narkoba.
Dia menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi atensi BNNP Jatim.
“Saya minta BNNP Jatim membuat road map untuk melakukan pemberantasan narkoba di Jatim,” ujarnya.
Tidak hanya masalah narkoba.
Habib Aboe yang sudah empat periode menjadi anggota DPR itu mengatakan pihaknya juga menyoroti dan memberikan catatan terkait persoalan hukum lainnya.
Salah satu yang menjadi perhatiannya ialah kasus pembobolan Bank Jatim Cabang Kepanjen.
Sebab, ujar dia, kerugian negara sangat besar dalam kasus pembobolan Bank Jatim akibat kredit fiktif tersebut.
“Oleh karena itu, kami mengingatkan Kejati Jatim agar bisa optimal dalam pengusutan perkara tersebut, sehingga kerugian negara bisa dikembalikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Habib Aboe menyoroti masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jatim.
Menurut dia, saat ini lapas paling padat di Jatim ialah Lapas Klas I Malang.
“Tentunya hal ini harus diperhatikan dengan baik dan dicarikan solusinya,” pesan Habib Aboe.
Hal berikutnya yang menjadi atensi Habib Aboe dan Komisi III DPR ialah adanya 150 hakim di lingkungan peradilan Jatim yang dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY).
“Tentu ini menjadi catatan penting untuk PT (Pengadilan Tinggi) Jatim, kenapa sampai sebegitu banyak hakim yang dilaporkan,” katanya.
Terlepas dari berbagai permasalahan yang, kata dia, Habib Aboe dan Komisi III DPR mengapresiasi langkah-langkah baik yang sudah dilakukan mitra kerja.
Dia mencontohkan Polda Jatim yang turut membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi.
Termasuk langkah Polda Jatim yang dipimpin Kapolda Irjen Nico Afinta itu mengerahkan 77 mobil vaksinasi Covid-19.
“Ini adalah langkah yang patut mendapat apresiasi,” pungkas Habib Aboe.
Dalam kunker itu, Komisi III DPR juga menyaksikan kegiatan pelepasan mobil vaksinasi dan bakti sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy