Habib Aboe: Rakyat tengah Berduka, Jangan Bahas Amendemen dan Masa Jabatan Presiden

Rabu, 18 Agustus 2021 – 17:12 WIB
Anggota MPR/DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy. Foto: Dokpri for JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan bahwa sekarang ini bukan saat yang tepat membahas amendemen UUD NRI 1945.  Sebab, dia menyatakan saat ini rakyat sedang berduka dan kesusahan akibat pandemi Covid-19. 

“Membahas rencana amendemen UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat karena rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan,” kata Habib Aboe kepada JPNN.com, Rabu (18/8). 

BACA JUGA: Jamiluddin Menilai Isu Pilpres 2024 Diundur & Masa Jabatan Presiden Diusung Kelompok yang Sama

Menurut dia, banyak rakyat yang ditinggal wafat sanak saudaranya. Banyak pula rakyat yang tengah berjuang melawan Covid-19

“Belum lagi, banyak sekali yang berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi,” ujarnya. 

BACA JUGA: Simak, Sejumlah Tokoh Bicara Amendemen Kelima UUD 1945

Menurutnya, membahas amendemen UUD NRI 1945 saat ini seolah-olah tidak peka dengan situasi yang terjadi. 

Apalagi, tegas Aboe, bila yang dibahas itu adalah soal penambahan masa jabatan presiden

BACA JUGA: Habib Aboe Tak Mau Amendemen UUD Utak-atik Masa Jabatan Presiden

“Jika dipaksakan, maka rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan daripada nasib rakyat,” ungkap dia.

Sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan pada situasi seperti saat ini, seharusnya semua elemen bangsa fokus dan berupaya menangani pandemi Covid-19. 

“Baik dalam layanan kesehatan untuk mengurangi risiko kematian akibat Covid-19, maupun upaya pemulihan ekonomi agar rakyat bisa makan dan bertahan hidup di tengah PPKM,” ujarnya. 

Daripada membahas amendemen UUD NRI 1945, kata Aboe, lebih urgen apabila saat ini menyiapkan peta jalan jangka panjang penanganan Covid-19. 

“Karena kita pahami ‘salus populi suprema lex esto’ atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh,” ungkap Habib Aboe. 

Lebih lanjut dia menuturkan bahwa peta jalan jangka panjang Indonesia dalam menangani Covid-19 ini sangat diperlukan. Hal itu supaya kebijakan penanganan pandemi ini jelas peta jalannya. 

Dia mengingatkan jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti-ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas.

“Oleh karena itu, keberadaan peta jalan jangka panjang penanganan pandemi merupakan kebutuhan mendesak saat ini,” kata Habib Aboe. (boy/jpnn) 

 

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler