jpnn.com, JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Habib Aboe Bakar Al Habsy mengingatkan pemerintah jangan terburu-buru menggelar kebijakan new normal.
Dia mendorong pemerintah mesti belajar dari Korea Selatan (Korsel) yang baru saja memulai new normal, tetapi angka positif Covid-19 malah bertambah banyak.
BACA JUGA: Begini Pendapat Dokter Tompi soal New Normal
"Belajar dari Korsel, baru dua pekan mereka bikin new normal, sekarang sudah naik lagi angka kasus coronanya. Akibatnya sekarang Kosel akan melakukan pembatasan kembali," kata Aboe, Sabtu (30/5).
Anggota Komisi III DPR itu mengingatkan di Indonesia ini masih ada wilayah yang recovery rate-nya rendah seperti Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Akibatnya, kini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya yang menjadi salah satu RS rujukan mengalami kelebihan kapasitas pasien Covid-19.
BACA JUGA: Aktivis Curigai Pemprov Jatim Mau Bikin Surabaya Seperti Wuhan
"Tentunya kami khawatir apa yang disampaikan ketua Gugus Kuratif Penanganan Covid-19 Jatim bahwa Surabaya bisa jadi Wuhan akan menjadi kenyataan," ungkap Aboe.
Dia juga menyoroti rencana pembukaan kembali sekolah yang akan dilakukan pemerintah Juli 2020.
BACA JUGA: Habib Aboe Heran, Sedang Banyak PHK Kok Malah Mau Masukkan TKA Tiongkok
Aboe mempertanyakan apakah pemerintah sudah siap menghadapi new normal dengan melakukan pembukaan sekolah. Sebab, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera, itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat ada 831 anak terinfeksi Covid-19. "Tentu ini akan menjadi ancaman baru," tegasnya.
Aboe berpendapat tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di sekolah, apalagi adanya keterbatasan alat pelindung diri (APD) sejenis masker.
"Demikian pula keterbatasan luas ruang kelas untuk menerapkan physical distancing," kata dia.
Aboe mengakui banyak masyarakat yang mempertanyakan apa sebenarnya yang dicari dengan gencarnya kampanye new normal.
Dia menuturkan apakah ini lantaran desakan pengusaha pada sektor industri besar atau ada sebab lainnya yang membuat kampanye new normal gencar dilakukan.
"Tentunya harus mengutamakan keselamatan rakyat, ingat salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," pungkas legislator dapil Kalimantan Selatan itu. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy