Habib Aboe PKS Ajak DPR Dorong Pemerintah Terapkan Karantina Wilayah Parsial

Senin, 30 Maret 2020 – 02:50 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy bersama Presiden Jokowi. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar Rapat Paripuna Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2019-2020, Senin (30/3), setelah sempat ditunda akibat wabah virus corona atau Covid-19.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Aboe Bakar Al Habsy menyatakan, setelah sempat memperpanjang masa reses, maka DPR akan memulai masa persidangan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Persidangan ini harus dilakukan untuk memastikan pemerintah tidak bekerja sendirian dalam menangani Covid-19," kata Aboe, Minggu (29/3) malam.

Bendahara Fraksi PKS DPR itu menjelaskan dalam ketatanegaraan Indonesia, seluruh proses pengambilan kebijakan strategis harus diputuskan bersama antara DPR dengan pemerintah.

Aboe berharap, pada masa persidangan ini semua komisi yang ada di DPR bisa kompak menyisir anggaran yang kurang urgen guna dialokasikan untuk penanganan wabah corona.

"Karena kita semua tahu bahwa penanganannya membutuhkan anggaran yang cukup besar," ujar ketua DPP PKS yang karib disapa Habib Aboe itu. 

Selain itu, Aboe mendorong DPR untuk bersama-sama mengajak pemerintah agar menerapkan kebijakan karantina wilayah secara parsial.

BACA JUGA: Corona Makin Masif, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

“Melihat perkembangan penyebaran Covid-19 ke daerah yang kian masif, sudah waktunya untuk melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan,” katanya.

Aboe menegaskan bahwa DPR secara kelembagaan perlu menyarankan eksekutif untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dari UU tersebut agar bisa dilaksanakan.

“Saat ini kita berkejaran dengan waktu, makin terlambat ambil keputusan maka akan makin banyak membawa korban. Karena itu, pemerintah harus berani mengambil kebijakan dengan segala konsekuensinya," kata anggota Komisi III DPR itu.(boy/jpnn)

BACA JUGA: Pemerintah Harus Serius Menanggapi Ultimatum dari PB IDI

BACA JUGA: Relawan Mandiri Penanganan Covid-19 Diimbau Mematuhi Protokol Kesehatan

Terpopuler