jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsy menilai tidak tepat jika ada rencana mewujudkan amendemen UUD 1945 dilaksanakan saat pandemi Covid-19 tengah berlangsung di Indonesia.
Terlebih lagi, ketika amendemen itu menyinggung tentang penambahan periode presiden, selain membahas pemenambahan kewenangan MPR RI menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
BACA JUGA: Detik-Detik Pengepungan 2 Begal Sadis di Rumah Kosong, Banyak Tembakan, Mencekam..
"Rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan dari pada nasib rakyat," ungkap Habib Aboe, sapaan Aboe Bakar Al-Habsyi melalui keterangan persnya, Rabu (18/8).
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI itu mengatakan seharusnya semua elemen bangsa saat ini fokus dan berupaya untuk menangani pandemi ketimbang berbicara amendemen.
BACA JUGA: Istri Sah Sambangi Selingkuhan Suami ke Kebun Karet, Sleb.. Sleb.., Banjir Darah
Misalnya mendorong pemerintah mengurangi risiko kematian akibat Covid-19 atau memulihkan ekonomi rakyat terdampak kebijakan PPKM Darurat dan Level 4.
"Jadi, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh," ujar Habib Aboe.
BACA JUGA: Habib Aboe: Rakyat tengah Berduka, Jangan Bahas Amendemen dan Masa Jabatan Presiden
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menuturkan, peta Indonesia dalam menangani Covid-19 sangat diperlukan agar kebijakan dalam pandemi jelas dan terukur.
Menurut Habib Aboe, jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas.
"Keberadaan roadmap jangka panjang penanganan pandemi merupakan kebutuhan mendesak saat ini," pungkas dia.
Wacana amandemen terbatas UUD 1945 menguat seiring isu tentang pemenambahan kewenangan MPR RI dalam rangka menetapkan PPHN.
Hal itu dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet saat Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT Ke-76 RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 2021 yang dilaksanakan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/7).
Menurut dia, PPHN membuat pembangunan Indonesia terarah sesuai kebijakan negara. Setidaknya, arah pembangunan tidak berubah seiring pergantian presiden.
"Kalau mengacu pada UU yang ada sekarang, pada RPJMN, itu sangat bergantung pada visi misi presiden, sehingga keinginan kuat kami mengangkat derajat visi misi presiden," tutur Bamsoet. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Habib Aboe: Indonesia Harus Merdeka dari Pandemi Covid-19
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan