jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy menyatakan sebaiknya rencana itu dipertimbangkan kembali, karena TPK yang ada sebelumnya kurang optimal.
"Kalau kami lihat tim pemburu koruptor yang sebelumnya kurang optimal. Setiap periode kepemimpian sepertinya hanya mampu menangkap satu buron kelas kakap, bahkan terlihat ada yang tidak produktif," kata Aboe, Rabu (15/7).
BACA JUGA: Kabar Terbaru dari Mahfud MD Soal Tim Pemburu Koruptor
Aboe mencontohkan saat dipimpin Basrief Arief selama tiga tahun, TPK menangkap mantan Direktur Bank Sertivia David Nusa Wijaya, tersangka korupsi BLBI. Saat dipimpin Muchtar Arifin, TPK menangkap tersangka kasus BLBI Adrian Kiki Irawan.
"Saat dipimpin Abdul Hakim Ritonga, TPK dinilai loyo lantaran tak berhasil menangkap satu pun target dan tak bisa membawa uang negara di luar negeri kembali," ungkapnya.
BACA JUGA: Pemerintah Membentuk Tim Pemburu Koruptor, Bagaimana KPK?
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan bahwa hal ini tentunya perlu menjadi evaluasi. "Apa kita mau mengulang lagi situasi tersebut, sedangkan masih ada peluang untuk mengambil strategi lain dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Dia memandang masalah pemberantadan korupsi dan penegakan hukum ini sifatnya sistemik. Aboe mencontohkan pada kasus Djoko Tjandra, sistem keimigrasian ternyata tidak mampu mendeteksi buron yang keluar masuk Indonesia.
BACA JUGA: Djoko Tjandra Masih Berkeliaran dengan Mudah, Indonesia Butuh Tim Pemburu Koruptor
Sistem Administrasi Kependudukan juga tidak terintegrasi, sehingga Djoko Tjandra bisa bikin e-KTP dengan mudah, bahkan didampingi lurah.
"Ini tentunya ada problem juga pada para aparatnya," tegasnya.
Di sisi lain, ternyata status DPO dan cekal terhadap Djoko Tjandra telah dihapus. "Tentunya ini permasalahan kronis. Bagaimana bisa sistem law enforcement kita seperti ini," katanya.
Belum lagi, kata dia, ada kemampuan yang masih sangat rendah, sehingga menemukan Harun Masiku yang ada di dalam negeri saja tidak bisa.
"Intinya sebenarnya political will dari pemerintah dan integritas dari para aprarat adalah kunci kesuksesan dari pemburuan para koruptor ini," ungkap Aboe.
Lebih lanjut Aboe juga mengingatkan akan pentingnya asset recovery. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan itu mengatakan jangan sampai semangat memburu mereka namun tidak melakukan pengembalian aset negara. "Tentunya ini bisa berdampak kantung negara makin bolong," pungkasnya. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy