Habib Aboe: Tindakan Macron Menyayat Hati Umat Islam

Minggu, 01 November 2020 – 21:29 WIB
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Habib Aboe Bakar Al Habsy. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Habib Aboe Bakar Al Habsy menilai tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyayat hati umat Islam di Indonesia dan dunia.

Apalagi, lanjut Habib Aboe, dukungan Macron atas penistaan Nabi Muhammad SAW dilakukan saat umat Islam tengah merayakan maulid.

BACA JUGA: Macron Sakiti Umat Islam, Bamusi Desak Pemerintah Putus Hubungan dengan Prancis

"Harus dipahami saat bulan maulid umat Islam banyak menjalankan kegiatan untuk mengingat dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tentu sangat menyakitkan umat Islam jika di saat itu nabinya dilecehkan," kata Habib Aboe, Minggu (1/11).

Sekretaris jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai tindakan Macron ini sangat membahayakan ketertiban dunia, karena telah menyinggung 24 persen populasi dunia.

BACA JUGA: Polisi Garap Mbak Laras Atas Dugaan Penipuan Bernilai Miliaran Rupiah

Setidaknya, kata dia, ada 1,8 miliar warga dunia yang beragama Islam tersakiti hatinya atas indakan ini.

"Tentunya ini tidak baik untuk ketertiban dunia karena akan mengancam adanya konflik sosial," ungkap anggota Komisi III DPR itu.

BACA JUGA: Habib Aboe: Maulid jadi Momentum untuk Meneladan Sifat Rasulullah

Menurutnya, Presiden Jokowi harus terus menekan Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan salah satu tujuan negara ini ialah menjaga ketertiban dunia.

"Oleh karena itu, negara harus berperan aktif dalam berkomunikasi pada persoalan ini. Perlu diingat bahwa prinsip dasar politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif," kata Habib Aboe.

Sikap tegas Presiden Jokowi juga penting karena mewakili 229 juta umat Islam di Indonesia.

Presiden, kata dia, harus memahami suara hati masyarakat muslim di Indonesia.

Sudah banyak aspirasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan organisasi kemasyarakatan (ormas), banyak pula langkah pemboikotan yang dilakukan oleh rakyat.

"Tentunya, sikap ini harus diwakili oleh presiden dalam kancah internasional," kata legislator Dapil I Kalimantan Selatan (Kalsel) itu. (boy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler