jpnn.com, JAKARTA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Mabes Polri harus mengambil langkah tegas kepada siapapun mereka yang terafiliasi dengan kelompok teroris.
Bahkan jika perlu, bagi mereka yang melakukan gerakan radikal dan terorisme bisa ditindak dengan pendekatan war rules, bukan lagi pendekatan law enforcement.
BACA JUGA: Setahun Jalani Rehabilitasi Sosial, R Anak yang Terpapar Radikalisme Siap Reintegrasi Sosial
"Law enforecement itu oke untuk kaum ibu-ibu dan anak-anak, tapi kalau pada lelaki dewasa saya sarankan agar war rules saja," kata Habib Syakur, Selasa (19/10).
Pemilihan dua pendekatan yang bereda ini adalah bentuk kejelian pemerintah dan aparat keamanan demi menumpas terorisme di Indonesia.
BACA JUGA: Sentil Moeldoko, HNW: Setop Jualan Isu Radikalisme di Madrasah atau Pesantren
Bahkan ia juga sepakat ketika pemerintah sedikit mengenyampingkan persoalan hak asasi manusia (HAM) kepada kelompok tersebut.
"Pemerintah harus bisa bersikap jeli dan bijaksana, karena mereka ini monster dan bisa merusak," ujarnya.
BACA JUGA: Cegah Radikalisme, Sandiaga Sinergikan Program Kemenparekraf dengan BNPT
Kemudian, Habib Syakur juga menyentil pihak-pihak yang mencoba menarasikan untuk pembubaran Densus 88.
Baginya, justru mereka yang menyuarakan isu tersebut di saat seluruh aparat berwajib menjalankan tugasnya dalam memberantas terorisme bisa dipertanyakan latar belakang narasi tersebut.
"Banyak orang-orang tokoh masyarakat, tokoh nasional yang mendengang-dengungkan supaya Densus 88 dibubarkan, ini kan muncul bersamaan dengan hastag #percumalaporpolisi. Ini ada tarik-menarik untuk menginginkan Polisi tidak eksis, padahal Polisi pengembang amanah rakyat, ini perlu dicurigai ada benang merah dengan teroris internasional," tuturnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil