jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menggelar Gerakan Pangan Murah untuk mengantisipasi kenaikan harga berbagai komoditas.
Tito menyebut pemda dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Belanja Tidak Terduga (BTT) atau mengajak masyarakat yang mampu dan perusahaan.
BACA JUGA: Ada Penghargaan Bagi Pencapaian Pemerintah Daerah, Mendagri Bilang Begini
"Jadi, kalau harga-harga naik segera lakukan Gerakan Pangan Murah dengan inisiatif pemerintah daerah," kata Tito, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, baru-baru ini.
Tito juga mengimbau pemda untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada seluruh provinsi. Sebab, masih ada 16 provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya rendah.
BACA JUGA: Penyuluh Pertanian Garda Terdepan Ketahanan Pangan Bangsa
Dari jumlah dana Rp 142 miliar yang diberikan, kata Tito, anggaran yang baru terealisasi sekitar 2,71 persen.
Padahal, dana tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Bapanas agar daerah melakukan intervensi pengendalian inflasi, terutama terkait harga pangan.
BACA JUGA: Bapanas Didorong Kembangkan Supplay Chain Management Komoditas Pangan Nasional
Guna meningkatkan realisasi tersebut, Tito pun meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri agar menggelar rapat bersama provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya masih rendah.
Forum tersebut nantinya akan melibatkan Bapanas untuk memberikan arahan kepada provinsi yang hadir.
Forum ini juga digelar guna menghimpun berbagai permasalahan yang dihadapi pemda dalam merealisasikan dana tersebut.
"Kami pengin tahu juga masalahnya apa, kalau kurang jelas berarti perlu ada penjelasan," tegasnya.
Selain itu, kata Tito, pemda juga perlu berkoordinasi dengan Bulog setempat mengenai stok cadangan beras di daerahnya. Ini penting dilakukan untuk menyikapi kenaikan harga beras, sehingga ada langkah pengendalian.
"Kalau belum (disalurkan) cari masalahnya apa untuk didorong," tutur Tito. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh