jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini mewacanakan new normal sebagai fase baru kehidupan bangsa dan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Ini dilakukan untuk menghidupkan sekaligus menggerakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara ini, termasuk dalam bidang pendidikan.
BACA JUGA: Dua Sepeda Motor Remuk Begini Usai Kecelakaan, Lihat Fotonya
Menurut Sekretaris Jendral Garda Bangsa, Muhammad Rodli Kaelani Ini merupakan kebijakan yang penuh dengan risiko.
Selain terkait dengan kesehatan para anak-anak peserta didik, juga berkaitan sejauh mana fasilitas dan pra kondisi yang berkaitan dengan protokol kesehatan dapat dilakukan diberbagai sekolah tersebut.
BACA JUGA: Pintu Depan Rumah Digedor, Begitu Dibuka, Gondrong Langsung Dihujani Bacokan
Salah satu yang harus menjadi perhatian serius pemerintah adalah pendidikan dunia pesantren.
Karena selain jumlahnya yang cukup banyak, yakni 28 ribu pesantren dan 18 juta santri di Indonesia, juga dipahami bahwa pesantren memiliki pola kehidupan dan interaksi sosial antarpeserta didik yang berbeda dengan sekolah pada umumnya.
BACA JUGA: New Normal, Dokter Timnas Usulkan Konsep Protokol Kesehatan
"Untuk itu harus dicermati bahkan disimulasi secara detail penyiapan kondisi protokol kesehatannya. Tentu dengan anggaran pendidikan yang besar ditambah realokasi anggaran bagi penangan pandemi COVID-19, tentu ini bisa dilakukan," tambah Rodli
Dalam rilis yang diterima redaksi, Rodli yang merupakan kader muda PKB juga mengatakan perlu sinergi yang serius dan efektif, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder pendidikan dan kalangan pesantren untuk mempersiapkan 'kenormalan baru pendidikan' tersebut.
BACA JUGA: Astaga, Pemilik Resto Star dan Juru Masak Tertangkap Basah Tengah Berbuat Terlarang
Jika tidak, pemerintah akan menanggung kegagalan generasi dan karakter bangsa masa depan.(dkk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad