jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memenuhi undangan diskusi terbatas di Sekolah Insan Cendekia Madani, Jumat (7/5. Dalam forum itu dia menyampaikan empat prioritas yang menjadi concern kerja lembaganya sebagai wakil daerah.
Senator asal Jawa Timur (Jatim) itu menjelaskan, sejak 2020 lalu, seluruh senator di DPD RI sepakat menggunakan tagline Dari Daerah untuk Indonesia.
BACA JUGA: LaNyalla Minta Pemprov Jatim Respons Keluhan Atlet Terkait Pengurangan Anggaran Puslatda
"Dengan tagline itu, DPD RI akan terus memperjuangkan aspirasi dari daerah. Dan untuk mewujudkan itu, DPD RI harus punya nyali dan terus menyala," kata LaNyalla.
Sebagai bentuk keseriusan DPD untuk membangun daerah, LaNyalla mengatakan ada empat prioritas yang menjadi concern kerja lembaga negara itu.
BACA JUGA: Bisnis Haramnya Terbongkar, Oknum Anggota Dewan Ini Jadi Tersangka, Bikin Malu
Pertama, DPD RI berkomitmen untuk memajukan sektor pertanian dan mewujudkan kedaulatan pangan. Sebab, Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam yang besar.
"Oleh karena itu, kita wajib membangun sektor pertanian yang modern dan tangguh sebagai tulang punggung perekonomian dan meningkatkan produksi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, yang merupakan 35,8 persen penduduk Indonesia," katanya.
BACA JUGA: AA Ditangkap 2 Jam Setelah Videonya Viral, Simak Pengakuannya
Prioritas kedua DPD RI adalah membangun negara maritim yang kuat dan maju. Hal itu didasari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut terluas dan garis pantai terpanjang di dunia.
"Sudah jelas, bahwa logikanya, sektor kemaritiman Indonesia harus menjadi potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam prolegnas tahun ini, DPD RI mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan," ucap LaNyalla.
Prioritas ketiga DPD RI adalah membangun ketahanan energi, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Menurut LaNyalla, seluruh SDA yang dimiliki Indonesia harus dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat secara adil dan merata.
Ketua dewan kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengatakan prioritas terakhir DPD RI adalah membangun dari daerah.
Artinya, program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi daerah harus didukung dengan percepatan, perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan memberikan perhatian dan penekanan khusus kepada kawasan timur dan barat Indonesia.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menjelaskan, wajah Indonesia adalah wajah 34 provinsi, bukan pulau Jawa saja. Termasuk desa yang harus dibangun sebagai kekuatan ekonomi.
"Oleh karena itu, DPD RI juga mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI, tentang Badan Usaha Milik Desa," ucap LaNyalla.
Pada kesempatan itu, LaNyalla juga menekankan pentingnya DPD RI menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional. Menurutnya, kepentingan daerah bukan hanya soal otonomi saja.
"Ada tiga isu strategis di daerah. Yakni, pemerataan pembangunan di daerah, peningkatan indeks fiskal daerah dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Dan itu harus ditempuh dengan membenahi manajemen ekonomi bangsa," pungkas LaNyalla. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam