Hafisz Tohir DPR Soroti Kinerja Pemerintah Terkait Sektor UMKM

Sabtu, 25 September 2021 – 23:41 WIB
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam diskusi bertajuk ‘Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR RI di Tengah Pandemi’ di Hotel Grand Aquilla, Bandung, Jumat (24/9/2021). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyayangkan sikap pemerintah yang belum serius menyelamatkan UMKM akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Dia menilai pemerintah terkesan berpihak kepada kalangan industri dan korporasi yang besar.

BACA JUGA: Aplikasi Tokko Hadir Membantu UMKM Memperluas Jangkauan kepada Konsumen

“Mohon maaf, insentif-insentif yang diberikan untuk industri mobil, misalnya Relaksasi PPn Bm,” kata Hafisz Tohir dalam diskusi bertajuk 'Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR RI di Tengah Pandemi,' di Hotel Grand Aquilla, Bandung, Jumat (24/9/2021).

Padahal, kata Hafisz, UMKM telah terbukti memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan.

BACA JUGA: Nadiem Makarim Optimistis Gernas BBI Mendongkrak UMKM

"Boleh dikata bahwa sektor UMKM ini penyumbang 95 persen, perekonomian nasional dan kita tahu, penerimaan negara yang mencapai Rp1800 Triliun itu bersumber dari pajak, termasuk UMKM," ujar dia.

Lebih jauh, Waketum PAN ini mendesak pemerintah segera memprioritaskan UMKM agar dapat bertahan dan bangkit kembali paska Covid-19.

BACA JUGA: DPR Dorong KKP Tingkatkan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan

“Kita berbeda dengan Jepang dan AS. Dua negara maju ini memang UMKM nya dikendalikan industri besar. Sehingga kalau, GM bangkrut, maka pemerintah AS berusaha menyelamatkanya. Karena sektor industrinya sangat menggerakkan UMKM," jelasnya.

Eks Ketua Komisi VI DPR RI ini mengakui perlunya memperkuat  sektor UMKM untuk menjadi negara maju. Karena syarat untuk menjadi negara maju itu, jumlah pelaku entrepreneur sekitar 2,5% hingga 12,5% dari rasio penduduknya.

“Memang ini menjadi tantangan ke depan. Saat ini rasio kewirausahaan Indonesia baru 2%," paparnya.

Bahkan mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR ini mendorong Presiden Jokowi untuk memperbesar kucuran KUR untuk UMKM. Kalau perlu Presiden membentuk lembaga khusus untuk mengurus KUR UMKM.

“Komisi XI DPR sendiri sudah menyetujui kucuran KUR hingga Rp130 Triliun. Kalau ini diberdayakan, maka banyak UMKM yang bisa naik kelas," ujar Hafisz.

Namun, dia menyayangkan banyak UMKM yang stagnan karena program KUR kurang mengenai sasaran yang tepat. Oleh karena itu, banyak usaha mikro (UMi) yang tidak berhasil naik kelas menjadi UMKM.

"UMKM sedikit sekali yang berhasil menjadi usaha besar,” ujar Hafisz.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler