jpnn.com, TANGERANG - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai peran pendidikan sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, termasuk dalam dunia politik.
Menurut dia, masalah ketertinggalan perempuan umumnya menjadi problem di negara-negara dunia ketiga seperti Afrika, di Asia khususnya Asia Tengah, dan Asia Timur Tengah.
BACA JUGA: Satgas Memaksimalkan Vaksinasi Covid-19 untuk Guru dan Tenaga Pendidikan
Di negara-negara di kawasan itu masih terjadi pengklasteran bahwa perempuan tidak perlu untuk ikut bersama laki-laki dalam hal kesetaraan gender. Kondisi itu menurutnya berbeda dengan di Indonesia.
"Banyak yang kita lakukan dewasa ini, khususnya wanita-wanita di parlemen itu mereka menyatukan pendapat bahwa tidak ada persoalan yang harus kita kotak-kotakan antara kesempatan laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan kemajuan," kata Hafisz usai mengikuti Roundtable Discussion dengan tema “Generating Commitments To Build Forward” secara hybrid di Tangerang, Banten, Selasa (8/6).
BACA JUGA: Soal PTM Juli 2021, Prof Zainuddin Ingatkan Menteri Nadiem Jangan Memaksa
Dia menjelaskan dalam hal keterlibatan perempuan di parlemen, yang dipermasalahkan bukan soal persentase keterwakilan sebesar 20 persen, 30 persen bahkan 50 persen. Tetapi yang terpenting orang-orang terpilih itu betul-betul memiliki kemampuan, terserah itu laki-laki atau perempuan.
"Saya pikir yang penting aksesnya, ketika suatu lembaga politik memberikan akses yang cukup kepada wanita, maka dia akan siap untuk bertarung di situ,” ucap Hafisz.
BACA JUGA: YA Bikin Malu ASN, Ini Pelajaran Penting bagi CPNS, Jangan Teperdaya
Politikus PAN itu juga menilai bahwa perempuan memiliki beberapa keterbatasan fisik sehingga dalam segala hal akan sulit juga akan mengalahkan kaum adam yang fisiknya memang lebih kuat. Namun, dia menyebut keduanya memiliki kesamaan dari sisi kemampuan berpikir ataupun sisi emosional.
"Maka dari itu, pendidikanlah pintu masuknya," ujar Hafisz.
Dengan pendidikan, katanya, kemampuan seseorang bisa dilihat diuji apakah dia berkompeten ketika mewakili rakyatnya untuk menjadi anggota DPR RI, atau apakah dia mampu menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga parlemen dunia.
"Jangan sampai salah arah bahwa seolah-olah emansipasi ini hanya memberikan kesempatan wanita sebesar-besarnya untuk menjadi karier politik, bukan begitu,” ujar Hafisz.
Dia menekankan bahwa akses pendidikan yang diberikan kepada perempuan itu harus sama dengan laki laki, tidak boleh dibedakan termasuk juga kesempatan mereka untuk menikmati posisi-posisi tertentu.
"Maka dari itu, dalam sisi apa pun saya kira dominasi laki-laki itu dia akan lebih determinasi dalam sisi fisiknya, tetapi untuk yang lain-lain kami sepakat semua akses itu harus sama," pungkas politikus asal Dapil I Sumatera Selatan itu. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam