jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menilai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mulai pesimistis dengan model pembelajaran jarak jauh alias PJJ.
Model pembelajaran daring itu dia nilai menjadi penyebab proses belajar mengajar tidak efektif. Selain itu pelaksanaan PJJ masih banyak menyimpan masalah baik di kota besar seperti Jakarta, apalagi di kota-kota kecil.
BACA JUGA: Antusias Jalankan PTM Terbatas, Daerah Perketat Protokol Kesehatan Sekolah
Kondisi itulah menurut Prof Zainuddin yang membuat Menteri Nadiem menyatakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tak dapat ditawar lagi.
"PTM silahkan dilaksanakan, tetapi sebaiknya jangan dipaksakan, terutama di zona merah. Tetap prioritaskan aspek kesehatan siswa didik," kata Prof Zainuddin Maliki menanggapi kebijakan membuka PTM awal tahun ajaran Juli 2021.
BACA JUGA: YA Bikin Malu ASN, Ini Pelajaran Penting bagi CPNS, Jangan Teperdaya
Bila pilihannya adalah melaksanakan PTM, katanya, maka di samping pengurangan jam dan jumlah rombongan belajar, penyiapan lingkungan belajar sesuai tuntutan prokes penting untuk diperhatikan.
"Vaksinasi guru seyogianya juga masuk dalam bagian dari upaya penyiapan PTM," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
BACA JUGA: Wacana Pergantian Panglima TNI, Effendi Simbolon Sebut 2 Nama, Jenderal Ini Terkuat
Sesuai laporan Menteri Nadiem kepada Komisi X DPR RI, saat ini jumlah guru yang divaksin baru 1,54 juta atau 28 persen dari total 5,6 juta orang. Hal ini tidak menjadi persoalan karena Kementerian Kesehatan disebutkan memiliki persediaan 75 juta dosis vaksin.
Persoalannya, kata Zainuddin, Kemendikbudristek melaporkan pelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah berjalan selama ini lebih banyak di kota besar.
"Oleh karena itu perlu kerja ekstra keras untuk memvaksin sekitar 4 juta guru dan tenaga kependidikan yang belum tervaksinasi karena mayoritas mereka berada di kota-kota kecil," ujar Penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur itu.
Sementara itu, sejak terbitnya SKB 4 Menteri bulan Maret 2021 yang mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka dengan prokes ketat, sejauh ini mayoritas sekolah belum berani memilih melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Berdasarkan data Kemendikbudristek, sejauh ini hanya 29 persen SMA dan Aliyah yang selama ini menyelenggarakan PTM, sedangkan 71 persen masih bertahan dengan PJJ. Kemudian, SMP dan Tsanawiyah 26 persen tatap muka dan 74 persen PJJ. Sementara SD dan MI hanya 21 persen tatap muka dan 79 persen PJJ.
Membaca kecenderungan masyarakat ke depan, politikus PAN itu merasa tidak mudah untuk mengubah sikap lebih dari 70 persen satuan pendidikan di setiap jenjang yang selama ini masih bertahan dengan PJJ.
BACA JUGA: Pembunuh Guru Honorer Ini Ditangkap, Konon Ada Cinta Terlarang
"Meski seluruh pendidik dan tenaga kependidikan tervaksinasi, belum jaminan mereka bersedia mengubah dari PJJ kepada layanan PTM," kata anggota DPR RI Dapil X Jatim itu.
Dengan demikian, dia menyarankan agar Menteri Nadiem jangan segan-segan untuk turun langsung ke lapangan dan mengajak pihak satuan pendidikan maupun orang tua berdialog.
"Jelaskan mengapa sudah harus PTM dan coba pahami alasan mengapa tetap memilih PJJ. Mereka yang masih memilih PJJ karena merasa berada di zona yang belum aman covid-19, tidak bisa begitu saja dipaksa dengan alasan PTM tidak bisa ditawar lagi," pungkas Prof Zainuddin Maliki. (fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam