jpnn.com - JAKARTA--Pemerintah diimbau mengkaji dengan hati-hati rencana rasionalisasi PNS. Selain bisa menimbulkan kegaduhan, rasionalisasi juga akan memakan anggaran negara lebih besar.
"Jangan dipikir rasionalisasi akan menghemat anggaran negara. Justru anggaran negara akan tersedot banyak karena harus memberikan kompensasi kepada PNS yang kena rasionalisasi," beber mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno kepada JPNN, Selasa (8/3).
BACA JUGA: Simak, Perbedaan Gerhana Matahari di Zaman Pak Harto dan Jokowi
Dengan rasionalisasi, lanjutnya, pemerintah harus mengeluarkan dana kompensasi bagi PNS. Baik itu berupa dana pesangon maupun pensiun.
Menurut tim ahli MenPAN-RB yang juga akademisi ini, untuk mengatasi masalah kepegawaian di Indonesia cara paling tepat adalah dengan melakukan redistribusi pegawai. Pasalnya, inti masalah dari birokrasi di pusat dan daerah adalah tidak meratanya jumlah pegawai.
BACA JUGA: Kangen Rakyat, SBY Safari Politik Keliling Jawa
"Sebenarnya dari sisi jumlah, PNS kita tidak kelebihan dan tidak kurang. Kalau ada daerah yang kurang pegawai, itu karena penyebaran pegawai tidak merata. Banyak PNS yang bertumpuk di perkotaan, nah ini yang harus diredistribusi," paparnya.
Pemerintah merencanakan melakukan rasionalisasi PNS sebanyak sejuta lebih pegawai. Targetnya, jumlah PNS pada 2019 tinggal 3,5 juta pegawai. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Teriakan Histeris dan Tetes Air Mata buat Labora
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jumlah PNS Tak Perlu Dikurangi, Simak Alasannya
Redaktur : Tim Redaksi