jpnn.com - JAKARTA - Mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menilai pemerintah perlu meninjau ulang rencana rasionalisasi aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, jumlah PNS di Indonesia sekitar 4.517.000 orang itu masih proporsional. Andai pemerintah mengambil kebijakan rasionalisasi, justru membuat daerah makin kekurangan pegawai. Apalagi ke depannya akan ada daerah otonom baru (DOB).
BACA JUGA: Labora Sitorus..Dari Naik Ojek, NAM Air Sampai LP Cipinang
"Jumlah PNS di Indonesia, tidak kurang dan tidak lebih. Sudah pas jumlahnya, jadi jangan dikurangi lagi," kata Eko yang saat ini tim ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kepada JPNN, Selasa (8/3).
Dia menambahkan, pengurangan jumlah pegawai bisa dilakukan bila ratio PNS sudah di atas dua persen. Dengan ratio 1,7 persen cukup memadai untuk menjalankan pemerintahan.
BACA JUGA: Catat! Ini Jadwal Salat Gerhana di 33 Provinsi dari Kemenag
BACA: HAH! Rasionalisasi Justru Lebih Boros Anggaran..Kok Bisa?
"Ratio PNS 1,7 persen masih sangat proporsional dan tidak akan membahayakan APBN/APBD. Pemerintah harus hati-hati benar dengan rencana rasionalisasi karena bisa bikin mandek jalannya birokrasi," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Yuk Nikmati GMT dengan Film yang Terbakar, Begini Caranya...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tips Membidik Gerhana Matahari Total Pakai DSLR Agar Hasilnya Wow!
Redaktur : Tim Redaksi