jpnn.com - JAKARTA - Wacana percepatan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat reaksi keras dari Ketua DPW DKI Jakarta, Abraham Lunggana. Menurutnya, wacana tersebut digulirkan oleh orang-orang yang haus jabatan.
Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini mengatakan, wacana percepatan muktamar hanya didukung oleh segelintir elite saja. Menurut Lulung, pihak yang mendorong percepatan muktamar karena didasari keinginan untuk masuk ke dalam koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilu presiden sehingga partai berlambang Ka’bah kembali mendapat jatah di kabinet mendatang.
BACA JUGA: Desakan Percepatan Muktamar PPP Tak Terkait Hasil Pilpres
Padahal, lanjut Lulung, kemenangan duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK masih belum pasti. Sebab, sengketa Pemilu Presiden 2014 baru akan diputus Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Agustus mendatang.
"Kalau pun Jokowi yang jadi. Belum tentu PPP diberikan kursi menteri. Jangan-jangan hanya dikasih angin surga saja oleh mantan Wali Kota Solo itu,” kata Lulung kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/8).
BACA JUGA: Ratu Tatu Dipasangkan dengan Anak Bupati Serang
Lulung pun tegas menyatakan penolakannya atas wacana percepatan muktamar. Menurut tokoh masyarakat kawasan Tanah Abang ini, penyelenggaraan muktamar harus seusuai dengan amanat AD/ART, yaitu akhir tahun 2015.
Lebih lanjut Lulung mengimbau seluruh elite PPP untuk tidak takut berada di luar pemerintahan. Ia yakin dari luar pemerintahan pun PPP mampu memberi kontribusi kepada masyarakat.
BACA JUGA: Arus Bawah Penentu Ketum Golkar
"Prinsipnya, PPP akan menjadi partner penyeimbang menjalankan roda kepemimpinan ke depan, di dalam atau di luar (pemerintahan) itu tidak soal," pungkas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Coblosan Ulang Satu-Satunya Solusi bagi Pemilu Curang
Redaktur : Tim Redaksi