jpnn.com, JAKARTA - PT MMS Land angkat suara terkait CEO MMS Land Andre Chandra Biantoro yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan rasuah pengadaan lahan oleh Pemprov DKI di Rorotan, Jakarta.
PT MMS Land menganggap perusahaan tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diproses KPK itu.
BACA JUGA: Usut Korupsi Pengadaan Lahan Pemprov DKI, KPK Panggil CEO MMS Land Andre Chandra Biantoro
"Atas nama PT. MMS Land, kami ingin menyampaikan keberatan terkait dengan artikel yang diterbitkan," bunyi surat tanggapan PT MMS Land ke redaksi jpnn, Senin (2/9).
PT MMS Land keberatan dengan berita jpnn yang mengasosiasikan perusahaan tersebut dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, oleh BUMD Sarana Jaya (SJ) yang terjadi di antara periode 2019-2020.
BACA JUGA: KPK Panggil Dirkeu PT Sinarmas Sekuritas Julius Sanjaya terkait Kasus Korupsi di PT Taspen
"Kami ingin menegaskan MMS Land tidak ada sangkut-pautnya pada dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan tersebut. Oleh karena itu, kami merasa keberatan dengan judul berita yang membawa nama MMS Land," bunyi surat tersebut.
Perusahaan meminta jpnn untuk menghapus berita tersebut dalam waktu 1x24 jam. PT MMS Land menganggap berita itu dapat memberikan dampak buruk bagi citra perusahaan.
BACA JUGA: Pilkada Papua Pegunungan Memanas, Befa Yigibalom Sebut Demo di KPK Pesanan Lawan
"Kami ingin menegaskan bahwa merujuk pada berita yang redaksi JPNN.com muat soal dugaan kasus korupsi tersebut merupakan penyelidikan antara suatu perusahaan BUMD DKI Jakarta dan perusahaan swasta yang tidak memiliki asosiasi apapun dengan MMS Land," tulis pihak PT MMS Land.
Perusahaan menyatakan Andre Chandra Biantoro bergabung dan memimpin MMS Land dimulai pada 2021, sementara kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan terjadi pada periode 2019-2020.
"Andre Chandra Biantoro pada periode tersebut tercatat sebagai salah satu direksi di perusahaan swasta lain," kata PT MMS Land.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap CEO MMS Land Andre Chandra Biantoro pada Senin (2/9).
Pemilik perusahaan di bidang konstruksi itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Pemprov DKI di Rorotan, Jakarta.
Selain Andre, KPK juga memanggil Junior Manajer Sub Divisi Pertanahan PPSJ sejak 2018-2023 I Gede Aldi Pradana.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama ACB dan IGAP," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya.
Patut diketahui, KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencegah sepuluh orang ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di daerah Rorotan, Jakarta Utara, oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yakni PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Pengusutan kasus rasuah pengadaan lahan di Rorotan adalah hasil pengembangan perkara mantan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pencegahan 10 orang untuk tidak meninggalkan wilayah hukum Indonesia berlaku selama enam bulan. Jangka waktu pencegahan dapat diperpanjang dengan menyesuaikan kepentingan penyidikan.
“Bahwa terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ (Sarana Jaya) pada tanggal 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan pada 10 orang,” kata Budi. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Panggil Pihak Dafam Grup
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga