JAKARTA-Pakar Administrasi Publik, Sofian Effendi, menyatakan kualitas hakim di tanah air, masih tidak sesuai dengan kualitas perkara yang ada.”Perkara saat ini, semakin canggih seperti perkara cyber,” katanya dalam acara acara Sarasehan Dalam Rangka Pengembangan Cetak Biru Pembaruan MA, di Gedung MA, Jakarta, Kamis (5/3).
Lebih lanjut dikatakannya kondisi demikian dipengaruhi dengan pendidikan hakim yang didominasi berpendidikan tingkat strata satu (S1) mencapai 98 persen, sedangkan pendidikan strata dua atau tiga hanya dua persen.
Mantan Rektor Univerasitas Gajah Mada Jogjakarta itu juga menuturkan, perkara saat ini semakin rumit hingga hakimnya dikhawatirkan tidak bisa memeriksa perkara yang demikian canggihnyaDengan kondisi demikian, hakim akan sulit melakukan putusan pada perkara-perkara seperti itu
BACA JUGA: Indonesia Bantu Bangun Gaza
“Susah diharapkan lembaga peradilan dapat berlaku adil dan cepat,” kata Sofian.Disamping itu, lanjut mantan Kepala BAKN itu, masalah perbandingan jumlah hakim dengan jumlah perbandingan atau rasio perkara tidak berimbang, seperti seorang hakim rata-rata menangani 100 perkara per bulan atau dapat dikatakan rasionya seorang hakim melayani 25 ribu penduduk.
Karena itu, ia memberikan masukan kepada MA untuk melakukan reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) hakim, seperti meningkatkan profesionalitas pimpinan lembaga peradilan, kepaniteraan dan staf pendukung melalui rekrutmen secara kompetitif
Disamping itu, ia juga menyoroti keterbatasan anggaran di masing-masing pengadilan negeri (PN) yang hanya Rp 25 juta per tahun
BACA JUGA: Mendag Optimis Ekspor Stabil
“Bagaimana bisa menciptakan peradilan yang berwibawa dengan anggaran seperti itu,” tandasnyaBACA JUGA: Depdag Sempurnakan Sistem Ekspor
“Untuk mengatasi problem yang ada dan menjalankan pembaruan peradilan, adalah harus dibangunnya suatu budaya organisasi,” imbuhnya(rie/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Bidik PKK Temohon
Redaktur : Tim Redaksi