Hakim Kabulkan Gugatan Honorer K2, Alhamdulillah

Rabu, 13 Desember 2017 – 08:53 WIB
Seorang honorer K2 menangis saat aksi unjuk rasa menuntut diangkat jadi CPNS. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, MATARAM - Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya mengabulkan gugatan delapan honorer K2 Dompu, NTB, yang SK pengangkatannya sebagai CPNS dibatalkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Putusan PT TUN itu menguatkan putusan hakim PTUN Mataram yang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

BACA JUGA: KemenPAN-RB Gelar Simulasi CAT CPNS

Hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Dompu, BKN RI bernomor F.26.30/V.88-7/60 tanggal 7 September, dan BKN Regional X Denpasar dengan nomor 273/KR.X.K/IX/2016, tanggal 9 September 2016.

Setelah putusan tingkat PTUN Mataram awal Juli lalu, tergugat II dan III, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan BKN Regional X Denpasar, mengajukan banding ke PT TUN Surabaya.

BACA JUGA: 2018 Honorer K2 Tak Diangkat jadi CPNS, Bakal Ada Boikot

Putusan banding akhirnya dikeluarkan PT TUN setelah melihat berkas yang diajukan tergugat.

Dalam surat pemberitahuan putusan banding, PT TUN memenangkan penggugat, dalam hal ini 8 CPNS K2 Dompu. Mereka menguatkan putusan PTUN Mataram bernomor 132/G/2017/PTUN MTR.

BACA JUGA: Ini Jawaban KemenPAN-RB Soal Usulan 101 Ribu Kuota CPNS 2018

Tim kuasa hukum 8 penggugat, Yan Mangandar Putra mengatakan, dengan keluarnya putusan tersebut, Bupati, BKN RI, dan BKN Regional diharapkan tidak menempuh upaya hukum lagi.

Sebab, pertimbangan PTUN Mataram dan PT TUN Surabaya, sudah sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. ”Harapan kami tidak ada kasasi ini,” kata Yan, seperti diberitakan Lombok Post (Jawa Pos Group).

Dengan putusan itu, para tergugat di atas harus segera membatalkan atau mencabut Surat Keputusan (SK) terkait pembatalan kliennya sebagai CPNS. ”Ini untuk memenuhi rasa keadilan,” ujar dia.

Sejauh ini, permasalahan CPNS K2 Dompu tidak saja dirasakan 134 CPNS yang SK-nya dibatalkan. Tetapi juga 256 orang lainnya, yang sampai saat ini belum diangkat menjadi PNS.

Bukan itu saja, hak-hak mereka, seperti gaji dan tunjangan, terpotong akibat proses hukum yang berlarut-larut.

Bagaimana jika BKN mengajukan kasasi? Menurut Yan, kasasi yang dilakukan BKN akan mengorbankan 390 CPNS K2 Dompu. Mereka akan menanggung beban batin dan ketidakjelasan status akibat perkara ini.

”Seandainya BKN dalam perkara ini kasasi, maka dapat disimpulkan kalau BKN sangat egois,” beber Yan. (dit/r2)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 2018 Ada 101 Ribu Kuota CPNS, Honorer K2 Kebagian?


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler