jpnn.com, JAKARTA - Pemikir kebhinekaan Sukidi berharap para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengedepankan kenegarawanan dalam memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk Pilpres 2024.
Dengan begitu, kata dia, para hakim konstitusi bisa berperan dalam menyelematkan demokrasi di Indonesia dari ancaman kematian.
BACA JUGA: AMMI Batalkan Aksi Menjelang Putusan Sengketa Pilpres, Ini Alasannya
Sukidi berkata demikian saat menjadi narasumber acara Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Fraser Residence, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).
"Saya sebagai Warga Negara Indonesia menitipkan suatu harapan biar seluruh hakim MK dijiwai spirit kenegarawanan untuk menyelamatkan konstitusi dan demokrasi dari kerusakan dan kepunahan," kata Sukidi, Jumat.
BACA JUGA: Komentar Terbaru Gibran Soal Gugatan Hasil Pilpres di MK
Toh, kata dia, para hakim MK sebagai penjaga konstitusi, punya amanah menjaga peraturan negara dari kerusakan yang makin parah.
Sukidi kemudian mengatakan kerusakan konstitusi terekam saat MK memutuskan sebuah perkara yang bernuansa nepotisme.
"Oleh karena itu, Yang Mulia saya mengajak kepada Yang Mulia untuk kembali ke jalan yang lurus, jalan sirotol mustaqim yang diridai Tuhan untuk menegakan kembali muruah MK untuk menegakan konstitusi," kata pria berkacamata itu.
Sukidi juga berharap para hakim MK dalam memutuskan hasil PHPU untuk Pilpres 2024 bisa mengurai akar masalah secara komprehensif.
Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu mengatakan akar masalah dalam Pilpres 2024 sudah diuraikan oleh putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, yakni penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin negara.
"Inilah akar masalah utama yang disuarakan secara jernih oleh Bu Megawati. Nepotisme dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden," ujar Sukidi. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan