JAKARTA - Salah satu hakim ad hoc Pengadilan Tipikor yang membebaskan Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Muhammad, Ramlan Comel, masih bisa tersenyumSebab, hingga kemarin (27/10), Mahkamah Agung (MA) belum menemukan pelanggaran kode etik Ramlan dan dua hakim yang menangani kasus korupsi senilai Rp 6,7 miliar tersebut.
Juru bicara MA Hatta Ali mengatakan, pihaknya masih terus melakukan investigasi adanya dugaan pelanggaran kode etik
BACA JUGA: 590.114 PNS Siap-siap Masuk Masa Pensiun
MA membutuhkan laporan masyarakat lebih lengkap, agar lebih cepat memproses dugaan adanya pelanggaran tersebutPemicu tersebut adalah laporan yang menyebutkan indikasi terjadinya pelanggaran kode etik
BACA JUGA: Fadel Disarankan tak Ributkan Jabatan
Untuk itu, diam mengaku terbuka terhadap segala masukan dari masyarakat agar fakta baru bisa segera terungkapSelain Ramlan, dua hakim itu Asharyardi dan Eka Saharta
BACA JUGA: KPK Awasi Penanganan 18 Kasus Korupsi di Daerah
Vonis bebas tersebut menjadi kontroversial karena putusan pertama yang mematahkan hasil penyidikan KPK, sehingga terdakwanya gagal masuk penjaraSelain itu, menjadi kontroversial juga lantaran Tipikor Bandung terkenal membebaskan para tersangka.Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) terus mendapat masukan terkait proses pengadilan bebasnya Mochtar MohammadKemarin, Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar mengaku telah menerima salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor Bandung"Sudah kami terima dan akan langsung kami jadikan bahan penyelidikan," ungkapnya.
Dari bahan itu, KY akan melakukan berbagai telaahMulai telaah keputusan hingga telaah data-data seputar sidang perkaraMekanismenya nanti, putusan tersebut akan dijadikan pembanding dengan fakta-fakta yang telah dimiliki KYDari perbandingan itulah bisa diketahui apakah ada atau tidak pelanggaran kode etik.
Dia sendiri memastikan jika telaah itu tidak dilakukan untuk menilai baik buruk atau benar salah keputusan yang telah diambil hakimSebab, pihaknya tidak berwenang untuk melakukan hal itu
Estimasinya, seluruh proses akan selesai dalam 90 hari kedepan"Kami hanya punya waktu maksimal 90 hari kerja di luar pemeriksaan," tandasnya(dim/kuh/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 80 Persen Honorer Titipan Pejabat
Redaktur : Tim Redaksi