jpnn.com, JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hariyadi menolak seluruh gugatan praperadilan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.
Hakim menilai status tersangka yang dialamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ketiganya atas kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA ini sah menurut hukum.
BACA JUGA: KPK Cari Tersangka Nurhadi dan Harun Masiku di 13 Titik
"Menyatakan pemohon praperadilan I, pemohon II dan pemohon III tidak dapat diterima," kata Hariyadi membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/3).
Dalam salah satu pertimbangannya, hakim menyatakan praperadilan pertama yang diajukan Nurhadi Cs telah diputuskan pada Januari lalu dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
BACA JUGA: Perawat RSDH Cianjur yang Sempat Menangani Pasien Positif Corona Masih Diisolasi
Meskipun Nurhadi mengajukan alasan berbeda dalam praperadilan kedua ini, tetapi hakim menganggap perkara tersebut tak bisa diadili untuk kedua kalinya alias nebis in idem.
Dalam gugatan praperadilan kali ini Nurhadi Cs mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka yang tak sah oleh KPK karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tak sampai kepada para tersangka di awal penyidikan. Namun, alasan itu tetap ditolak hakim.
BACA JUGA: Microsoft Bing Luncurkan Website untuk Lacak Virus Corona
"Penetapan tersangka sudah dinyatakan sah pada putusan nomor 116," ujarnya.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Nurhadi dan Rezky sebagai tersangka karena diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.
Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.
Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.
Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran kerap mangkir saat dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga