Hal Buruk ini Bisa Terjadi jika Pemerintah Mengeluarkan Sertifikasi Ulama

Kamis, 10 September 2020 – 14:08 WIB
Kementerian Agama. Foto: Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jazuli Juwaini mengaku khawatir atas rencana sertifikasi ulama dari Kementerian Agama.

Bisa saja, kata dia, rencana sertifikasi menjadi upaya mengekang kebebasan dalam beragama.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pesan untuk Uni Puan Maharani, Jakarta sudah Darurat, Covid-19 Datang Lebih Ganas

"Hal ini bisa disalahpahami pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga negara yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," ungkap Jazuli. 

Fraksi PKS, kata Jazuli, menolak rencana sertifikasi itu. Selain bisa mengekang, rencana sertifikasi juga ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BACA JUGA: Penjelasan Fachrul Razi soal Program Sertifikasi Penceramah, Lengkap

Pemerintah, kata dia, seharusnya mendengarkan penolakan MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam, sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia. 

"Sudah semestinya pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut," ucap dia.

BACA JUGA: HNW: Seharusnya Menag Hentikan Sertifikasi Penceramah!

Sebagai langkah alternatif yang konstruktif, kata dia, pemerintah cukup memberikan rambu-rambu dan pedoman umum bagaimana meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan. 

Kemudian, pemerintah menyosialisasikan rambu tadi kepada ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Dari situ, program sertifikasi tidak perlu dilakukan. 

"Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi," pungkas Jazuli. (ast/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler