jpnn.com, JAKARTA - Upaya pemerintah menekan penyebaran COVID-19 membuahkan hasil positif.
Terbukti, daerah berstatus level 4 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa kini hanya tinggal tiga wilayah.
BACA JUGA: Awas Bahaya Gelombang Ketiga COVID-19!
Selebihnya 82 wilayah level 3 dan 43 wilayah level 2.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Slamet Rosyadi, kondisi yang ada saat ini menunjukkan pemerintah telah melakukan kebijakan yang terukur dalam penanganan pandemi COVID-19.
BACA JUGA: Stok Vaksin Aman! 5,2 Juta Dosis Sinovac dan Sinopharm Baru Tiba
"Fakta yang saya amati dari memperhatikan media massa, situasi lapangan dan mendengar opini ahli di bidang kesehatan, pemerintah terus menekan laju penularan COVID-19 dengan berbagai cara."
"Mulai dari mengeluarkan kebijakan PPKM darurat sampai dengan sekarang PPKM level situasi wilayah."
BACA JUGA: Pernyataan Pakar ini tentang Virus dan Antibodi Penting Banget
"Menurut saya, pemerintah sudah melakukan kebijakan yang terukur," ucap Slamet Rosyadi dalam siaran pers, Selasa (21/9).
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 per 19 September 2021, berbagai indikator telah menunjukkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia telah dilakukan secara efektif dan berdampak optimal.
Penilaian situasi COVID-19 di Jawa-Bali misalnya, sudah mulai mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Jumlah kasus aktif COVID-19 juga berhasil ditekan, dari 12,48 persen pada 3 Juli 2021 menjadi 1,45 persen pada 19 September 2021.
Hal ini berjalan beriringan dengan tingkat kesembuhan yang meningkat dari 84,86 persen menjadi 95,16 persen pada periode tersebut.
Sementara itu, tingkat keterisian rumah sakit turun dari 75 persen menjadi 12 persen.
Slamet mengharapkan pemerintah dapat memperkuat perumusan kebijakan publik berdasarkan kajian ilmiah (evidence base).
Karena penanganan COVID-19 ini tidak bisa dilakukan melalui cara-cara birokratis, tetapi harus melalui pendekatan ilmiah.
"Pemerintah saat ini sudah menyusun kebijakan melalui kajian ilmiah."
"Hal ini sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat, misalnya, kenapa aktivitas ekonomi harus dibatasi."
"Namun, tentunya kita tetap harus belajar dan sambil melihat situasi dan praktik terbaik dari negara lain juga," kata Slamet.
Selain merumuskan kebijakan publik yang efektif untuk mencegah penularan COVID-19 meluas, pemerintah juga perlu melakukan vaksinasi secara cepat dan tanggap.
Jika krisis kesehatan ini tidak ditangani secara cepat, Slamet menilai dampaknya juga akan terasa ke bidang lain.
"Efeknya luar biasa apabila kita tidak menangani krisis kesehatan ini dengan cepat. Saya lihat adanya kolaborasi untuk program vaksinasi, banyak pemangku kepentingan yang terlibat untuk mempercepat vaksinasi," kata Slamet.
Di Purwokerto saja, animo masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi sudah sangat luar biasa dan positif. Masyarakat mulai sadar terhadap perlindungan kesehatan,” kata Slamet.
Bagi Slamet, upaya vaksinasi saat ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Ini berkat edukasi yang sudah baik dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya vaksinasi di masa pandemi ini
Dia mengharapkan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan 5M harus terus dijalankan.
Pemerintah juga bisa melibatkan tokoh masyarakat untuk kampanye hidup sehat dan adaptasi kebiasaan baru.(Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang