jpnn.com - JAKARTA -- Para Hakim Konstitusi membatalkan Undang Undang No 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi (MK) atau eks Perppu MK.
Dengan demikian undang undang yang mengatur mengenai perekrutan calon hakim konstitusi dan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berlaku.
Hal ini termuat dalam sidang putusan yang digelar di ruang sidang utama, Jakarta, Kamis (13/2).
BACA JUGA: Ledakan Pasuruan Diduga Bom Ikan
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Undang Undang Nomor 4 tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua Majelis sidang, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat pokok-pokok permohonan beralasan menurut hukum. Terkait pembentukan panel ahli tersebut, Mahkamah berpendapat cara tersebut mereduksi Mahkamah Agung, Presiden, dan DPR. Penggunaan kata ahli, lanjut Mahkamah, masih dipertanyakan ahli dalam bidang apa.
BACA JUGA: Polisi Indonesia-Malaysia Makin Mesra
"Syarat keahlian harus bisa diukur dan tes yang bisa mengukur. Hakim konstitusi memiliki karakteristik sendiri." ujar anggota majelis, Hakim Maria Farida Indrati.
Uji materi UU tersebut diiajukan sejumlah advokat yang sering beracara di MK. Para advokat tersebut menganggap aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena konstitusi tak mengamanatkan pelibatan KY dalam pengajuan calon hakim konstitusi.
BACA JUGA: Dahlan Bantu Pengurusan Akte Kelahiran Anak Jalanan
Selain itu, PUU Penetapan Perppu MK ini juga dimohonkan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang terdiri dari Gautama Budi Arundhati, Nurul Ghufron, Firman Floranta Adonara, Samuel Saut Martua, Dodik Prihatin, Iwan Rachmat Setijono.
Pemohon ini juga mempermasalahkan adanya pelibatan KY dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang permanen dibentuk bersama MK juga dinilai bermasalah.
Perppu ini sendiri sebelumnya diajukan oleh pemerintah dengan pertimbangan perlu ada pengawasan di lembaga konstitusi tersebut. Dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 memberi wewenang KY membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen dan kesekretariatan MKHK berkedudukan di KY.
MKHK dibentuk bersama KY dan MK dengan keanggotaan lima orang dari unsur mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, dua orang akademisi, dan tokoh masyarakat. KY juga berwenang membentuk Tim Panel Ahli untuk menseleksi calon hakim konstitusi. Namun, pada akhirnya Perppu ini dibatalkan. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diguyur Hujan, Ribuan Relawan Dahlan Iskan Tak Gentar
Redaktur : Tim Redaksi