Hanura Dukung Dana Aspirasi

JAKARTA – Partai Hanura menyambut baik usulan Partai Golkar terkait dana apsirasi sebesar Rp 15 miliar bagi anggota dewanMeski begitu, Hanura menekankan, agar penggunaan dana aspirasi itu betul harus diawasi dan transparan

BACA JUGA: Peringati 1 Juni, PDIP Gelar Wayang Kulit

"Jadi penggunaannya harus jelas, dan transparan, sehingga mudah diakses oleh publik," kata Anggota Fraksi Hanura Erik Satria kepada wartawan di Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan dana aspirasi Rp 15 Miliar bagi anggota dewanUang itu diperuntukkan per daerah, selama setahun

BACA JUGA: Dana Aspirasi Bisa Tekan Mafia Anggaran

Saat ini, dana aspirasi itu masih menjadi pro dan kontraErik mengaku bisa memahami pro dan kontra yang berkembang di masyarakat

BACA JUGA: Teras Teratas, Hanya Terpaut 3 Persen

"Namun, kami tetap mendukung dana aspirasi itu sepanjang penggunaannya maupun peruntukannya jelasSehingga tidak bisa disalah gunakan," kata Erik menegaskan.

Menurut Erik, sejauh ini dana aspirasi masih sebatas wacana, dan belum ada pembahasan di Badan Anggaran DPRMenurutnya, adalah langkah positif, jika dana aspirasi, setidaknya bisa menyentuh langsung bagi pembangunan di daerah.

“Artinya, semakin banyak anggaran ke daerah untuk sektor-sektor produktif akan semakin bagusDaripada dana itu rutin tapi digunakan yang tidak berimplikasi langsung ke masyarakat guna menggerakkan sektor rill,” kata Erik yang juga Ketua Umum Gema Hanura itu.

Selain itu, imbuhnya, ada pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat di daerah yang belum tersentuhBahkan, ada kabupaten-kabupaten yang lebih banyak mendapatkan alokasi anggaran, sementara ada juga daerah yang tidak mendapatkan porsi proporsional.

“Ini kan langkah untuk merespon aspirasi daerah terhadap ide-ide pembangunanDiharapkan, dengan adanya pemenuhan aspirasi akan terjamin pemerataan di seluruh daerahAdanya dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan daerah,” terangnya.

Ditanya akan kekhawatiran masyarakat bahwa anggota DPR terkait dana aspirasi akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme? Erik menjawab, pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut pasti mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban dari APBN,” katanya(aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Ancam Duduki KPU Dumai