Dana Aspirasi Bisa Tekan Mafia Anggaran

JAKARTA - Banyaknya kritikan dan suara keras soal usulan Golkar tentang perlunya dana aspirasi bagi setiap anggota DPR Rp 15 miliar, tak membuat partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu surut langkahBahkan Sekjen Golkar, Idrus Marham, menyatakan bahwa Golkar siap melakukan debat terbuka untuk mempertahankan idenya tentang dana spirasi itu

BACA JUGA: Teras Teratas, Hanya Terpaut 3 Persen

Menurut Idrus, debat terbuka ini diperlukan karena selama ini pihak-pihak yang keras mengkritik belum mendapat penjelasan soal argumentasi yang digunakan Golkar“Perlu dilakukan debat terbuka

BACA JUGA: Massa Ancam Duduki KPU Dumai

Jangan belum apa-apa, argumentasi pemikirannya tidak diterimaSayang sekali banyak penolakan tanpa mempertimbangkan dasar pemikiran Golkar,” ujar Idrus yang ditemui usai pertemuan anggota DPR dan DPRD dari Golkar di Jakarta, Minggu  (6/6).

Pada kesempatan sama, anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menambahkan, ide Golkar soal dana aspirasi itu muncul lantaran selama ini banyak daerah yang tidak kebagian dana stimulus untuk mempercepat pembangunan di daerah

BACA JUGA: Dicuekin Presiden, Tumpa Pasrah

Bambang yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menegaskan, dana aspirasi itu sekaligus untuk menekan prektek mafia anggaran.

Menurut mantan anggota Pansus Angket Bank Century itu, bukan rahasia umum lagi jika banyak mafia anggaran yang selama ini gentayangan di lingkungan Kementerian Keuangan"Banyak bupati, walikota dan pejabat daerah lainnya yang datang ke Jakarta hanya untuk melobi agar daerahnya mendapatkan dana tambahanJadi kalau usulan dana aspirasi ini jalan, jelas akan mengganggu periuk nasi para mafia anggaran," tegasnya

Lebih lanjut Bambang mengatakan, karena dana aspirasi adalah uang negara, maka penggunaannya nanti juga tetap harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Dipaparkannya, mekanisme penggunaan dana aspirasi pun tidak asal-asalan.

"Tetapi dimulai dari usulan pemerintah daerah kepada anggota DPR yang mewakili dapil, selanjutnya usulan itu dalam bentuk program yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi pertanian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," tegasnya.

Sebelum realisasi, usulan itu pun akan dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah"Tentunya dibahas di Badan Anggaran bersama-sama dengan pemerintahDan terakhir, seluruh pelaksanaan program tersebut akan dievaluasi oleh anggota DPR dan diaudit oleh BPK," tandasnya.

Lantas bagaiamana jika nanti ada yang bermain-main dengan dana aspirasi" "Kan ada KPKMereka yang akan memborgol yang ngutil (menilep) dana aspirasi ini,” tukasnya.(awa/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Islah Menjadi Harga Mati untuk PKB