jpnn.com - jpnn.com - Fraksi Hanura DPRD DKI menyangkan langkah sejumlah fraksi lain yang memboikot semua kegiatan dengan eksekutif. Langkah tersebut dinilai sebagai pendidikan politik yang tidak bagus.
"Adanya pemboikotan terhadap rapat-rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merupakan pendidikan politik yang tidak bagus," kata Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji di DPRD DKI, Jumat (17/2).
BACA JUGA: Politikus Hanura: Jangan Buat Gaduh, Kasihan Rakyat
Dengan mengatas namakan warga Jakarta, Ongen meminta lima fraksi yang terlibat dalam aksi boikot berpikir ulang. Pasalnya, yang sebenarnya dirugikan oleh aksi mereka tersebut adalah warga Jakarta.
"Jika tetap memaksakan, saya akan minta Ahok dan SKPD tidak perlu datang jika diundang rapat bersama dewan," kata Ongen.
BACA JUGA: Praktisi Hukum: Pemberhentian Ahok Wewenang Presiden
Ongen menjelaskan, terkait status Ahok sebagai terdakwa yang tetap menjadi gubernur DKI tidak perlu dimasalahkan. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sudah memutuskan sesaui aturan.
Sehingga, bekas bupati Belitung Timur itu tetap jadi orang nomor satu di ibukota.
BACA JUGA: Ahok Cuek Soal Banjir, Warga Puji Pangdam dan Kapolda
"Jangan buat gaduh lah. Kasihan rakyat," kata dia. (awr/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: Normalisasi Sungai Cara Paling Ampuh Atasi Banjir
Redaktur & Reporter : Adil