jpnn.com - JAKARTA - Meski sadar bukan mayoritas, Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifudin Sudding menyatakan fraksinya bersama PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap memperjuangkan pemilihan kepala daerah tidak dilakukan oleh DPRD.
"Tinggal Hanura, PDIP dan PKB, yang tetap berjuang Pilkada ini tetap langsung. Hal ini sudah kita komunikasikan dengan lintas fraksi tapi tetap perbedaan pandangan masih terjadi," kata Sudding di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (11/9).
BACA JUGA: Pendaftar CPNS Tertinggi di Kemenkeu, Terendah Bolmong
Sudding termasuk pihak yang heran dengan perubahan sikap fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) yang semula tidak setuju Pilkada oleh DPRD namun berubah tiba-tiba usai pemilu presiden lalu.
Meskipun peluangnya tipis untuk menang, pengambilan keputusan lewat voting di paripurna DPR nanti tidak bisa dihindarkan jika ditingkat panitia kerja tidak bisa diambil keputusan soal pilkada langsung atau oleh DPRD.
BACA JUGA: Berkas Tuntutan Anas Setebal 1.791 Halaman
"Saya kira itu (voting) salah satu pengambilan keputusan, kalau di panja tidak ada keputusan. Ya nanti di paripurna dari suara terbanyak (ditetapkan)," jelasnya.
Suding menekankan, perbedaan pandangan dalam RUU Pilkada itu biasa terjadi. Namun dia mengingatkan fraksi-fraksi yang menolak Pilkada langsung bahwa pemilu dalam konstitusi ada di tangan rakyat. Sehingga jangan sampai kedaulatan rakyat diberangus dan diamputasi lewat pilkada oleh DPRD. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Ahok Pergi, Ruhut: Kasihan Gerindra
BACA ARTIKEL LAINNYA... Artha Meris Didakwa Suap Rudi USD 522.500
Redaktur : Tim Redaksi