BACA JUGA: Pejabat Mati, Tinggalkan Rekening Liar
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menyebutkan, rata-rata penyerapan anggaran pemerintah provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2008 hanya berkisar antara 60 persen hingga 70 persenBACA JUGA: Belanda Sumbang Rp 35 M
Disusul Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang tak mencapai 40 persen."Dan hanya empat provinsi yang dapat menyerap 80 persen," ungkap Anwar Nasution saat membuka acara penganugerahan kepada sejumlah instansi pemerintah, dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-62 BPK di gedung BPK, Kamis (15/1).
Anwar juga menyinggung mengenai keterlambatan pengesahan APBD
BACA JUGA: Lagi, Dua Kapal Karam
Ini menyangkut transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Departemen Keuangan yang memerlukan tenggang waktu verifikasi cukup lama, mulai dari departemen teknis seperti Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Kehutanan hingga Kantor Perwakilan dan Dinasnya yang ada di daerah"Pada gilirannya, ketidakpastian pendapatan pemda telah mengganggu penyusunan APBD," ungkap Anwar.Lebih lanjut dia mengatakan, konflik politik antara DPRD dan Pemda maupun antar DPRD sendiri, ikut mempengaruhi pengesahan APBDAnwar menyebut data, pada 2007 hanya 5 persen dari pemda provinsi/kabupaten/kota yang dapat mengesahkan APBD tepat waktu sebelum masuk tahun anggaran baruMasih pada 2007, sebanyak 47 persen pemda mengesahkan APBD pada Maret dan April tahun anggaran berjalan.
Sementara, pada 2006, hanya 2 daerah yang mengesahkan APBD-nya pada 2 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaranSedang untuk 2008, sebanyak 27 persen APBD Provinsi sudah disahkan tepat waktu, sebelum memasuki tahun anggaran, 46 persen pada Januari 2008 dan 3 persen pada Juni 2008(sam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Wapres Ancam Bubarkan BPPT
Redaktur : Tim Redaksi