Hanya 5 Negara yang Tolak Resolusi PBB Terkait Invasi Rusia ke Ukraina

Kamis, 03 Maret 2022 – 14:10 WIB
Presiden Venezuela Nicolas Maduro muncul di layar saat ia menyampaikan pidato jarak jauh pada pembukaan sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat invasi Rusia di Ukraina, di Jenewa, Swiss, Senin (28/2/2022). ANTARA FOTO/Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS/foc/sad. (REUTERS/POOL)

jpnn.com, JENEWA - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri invasinya ke Ukraina.

Menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres, resolusi yang dikeluarkan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya.

BACA JUGA: PBB Khawatir Jumlah Warga Sipil yang Dibunuh Rusia Melebihi Data Resmi

"Resolusi Majelis Umum PBB hari ini mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya," kata Antonio Guterrres melalui akun Twitter resminya, Rabu waktu setempat.

Berdasarkan data tentang negara-negara anggota PBB yang memberikan suaranya dalam resolusi tersebut, 193 negara anggota tercatat mendukung agar operasi militer Rusia di Ukraina segera diakhiri.

BACA JUGA: Tiongkok Menyoroti Sanksi Finansial Terhadap Rusia, Begini

Sementara itu, lima negara anggota memilih untuk menolak resolusi dan 34 memilih abstain.

"Masyarakat dunia ingin agar penderitaan yang dialami oleh korban dari serangan di Ukraina tersebut segera berakhir," kata Guterres.

BACA JUGA: Petinggi Tiongkok Berbicara dengan Menlu Ukraina, Sebuah Tanda Bagi Rusia kah?

Oleh karena itu, dia bertekad dengan segala daya upaya untuk berusaha menghentikan aksi permusuhan yang terjadi dan mengupayakan negosiasi darurat demi terciptanya perdamaian di Ukraina.

"Saya akan terus melakukan segala daya upaya untuk menghentikan permusuhan dan mengupayakan negosiasi dengan segera sehingga perdamaian segera terwujud," katanya.

Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB Abdullah Shahid menegaskan bahwa resolusi tersebut menuntut agar Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militer dari wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional.

"Saya bersama dengan negara-negara anggota (PBB) ingin menyuarakan kekhawatiran kami terhadap laporan tentang serangan di sejumlah fasilitas sipil."

"Seperti permukiman, sekolah dan rumah sakit, serta serangan terhadap warga sipil, termasuk perempuan, lansia, dan penderita disabilitas serta anak-anak," katanya berdasarkan laporan di laman resmi PBB.(Antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler