jpnn.com, KAYONG UTARA - Baru sekitar sebulan diterapkan, sekolah lima hari alias full day school di SMPN 1 Seponti Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, terpaksa dihentikan.
Penghentian bersifat sementara sambil menunggu sekolah benar-benar siap.
BACA JUGA: KPAI Minta Presiden Ambil Sikap Tegas
“Dari hasil kesepakatan pertemuan yang diikuti seluruh Kepala Sekolah dan Bupati Kayong Utara pada Jumat (18/8) lalu, maka full day school yang sudah kami terapkan kurang lebih satu bulan ini akan diberhentikan, menunggu kesiapan sekolah benar-benar siap,” kata Kepala SMPN 1 Seponti, Lamiya, seperti diberitakkan Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).
Lamiya mengakui, pihaknya telah menerapkan Peraturan Mendikbud soal full day school.
BACA JUGA: FSGI Simpulkan Uji Coba Sekolah Lima Hari Gagal
Diberlakukannya sekolah seharian mulai pagi hingga sore, guna meningkatkan pendidikan karakter siswa bertujuan baik.
“Ini masih dalam bentuk penelitian saya. Sudah saya kumpulkan orangtua siswa, guru dan siswa. Saya jelaskan, apa sih lima hari sekolah itu? Jelas untuk meningkatkan karakteristik siswa, karena saat ini karakteristik siswa yang luar biasa, guru banyak keberatan menghadapi tingkah laku para siswa. Kita mencoba terapkan lima hari untuk membentuk karakter,,” tegas Lamiya.
BACA JUGA: Sekolah Lima Hari, Siswa jadi Korban Beban Jam Kerja Guru?
Menerapkan full day school, diakui Lamiya, memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan.
Pihak sekolah, kata dia, harus melihat dari segala sudut, baik sarana dan prasarana. Termasuk kesiapan orangtua yang hingga saat ini masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Penerapan di lapangan memang ada hal-hal yang perlu di pertimbangkan. Pertama lingkungan sekolah. Ekonomi sekitar sekolah kami ini juga masih menjadi pertimbangan, ada yang mampu ada yang tidak mampu. Faktor lain dalam hal ini ialah bagaimana membentuk tim work. Tim kerja ini harus betul-betul maksimal. Namun rotasi sekolah di kami juga menjadi kendala. Ada empat guru yang keluar, padahal saya sudah membentuk tim work,” jelas Lamiya.
Terkait sistem baru di dunia pendidikan ini, Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid juga angkat bicara.
Dirinya coba menanggapi Mendikbud, Muhadjir yang mewacanakan sekolah seharian dari pagi hingga sore atau dikenal full day school.
Menurut Hildi, full day school belum bisa diterapkan di Negeri Bertuah (julukan Kayong Utara). Alasannya, karena sarana dan prasarana pendidikan masih belum menunjang untuk sekolah seharian.
Ada beberapa indikator yang harus dipersiapkan sekolah untuk menerapkan full day school yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Karakter.
“Saya mengamati Peraturan Mendikbud, ada dua hal yang harus diperhatikan. Disitu menegaskan, pertama penerapan full day school ini bertahap. Kedua, ada kewajiban pemerintah menyediakan sarana dan prasarananya. Dari dua hal tersebut saya menyimpulkan, full day school di sekolah belum bisa diterapkan. Saya mengetahui persis kondisi sarana dan prasarana di sekolah yang ada,” ungkap Bupati Hildi usai menggelar rapat bersama kepala sekolah dan guru di gedung Balai Praja Kantor Bupati Kayong Utara, belum lama ini.
Pun demikian, bupati dua priode ini mengaku, dari hasil pertemuan dengan para kepala sekolah dan guru, ternyata sudah ada beberapa sekolah yang sudah menerpakan full day school. Ada juga sekolah yang baru ingin memulai menerapkannya.
Hanya saja, bupati yang berakhir masa tugasnya tahun 2018 ini menyarankan, pihak sekolah wajib melakukan sosialisasi kepada orangtua siswa.
Termasuk menyampaikan keinginan mereka ke Dinas Pendidikan Kayong Utara. Sebab, kata dia, yang menentukan layak atau tidak diterapkannya full day school adalah Dinas Pendidikan. (kam/suk)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bisa Kehilangan Dukungan dari Kalangan Nahdliyin
Redaktur & Reporter : Soetomo