jpnn.com - JAKARTA – Dari 542 daerah di Indonesia, ternyata hanya tiga daerah yang kemampuan keuangannya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tiga daerah tersebut masing-masing Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Bengkalis (Riau). Sementara ratusan daerah lainnya, masih bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
BACA JUGA: Arief Wibowo dan Rinaldy Masuk Kandidat Dirut Garuda
“Jangankan daerah otonomi baru (DOB), daerah lama pun DAU-nya (Dana Alokasi Umum) masih bergantung ke Jakarta. Yang mengandalkan PAD itu masih sedikit banget. Paling Kutai, Bengkalis dan Provinsi DKI Jakarta. Yang lain-lain itu masih bergantung,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemdagri, Djohermansyah Djohan di kantornya, Kamis (11/12).
Kondisi ini menurut birokrat yang akrab disapa Prof Djo ini, harus segera diatasi. Terutama menghadapi banyaknya permintaan DOB yang baru, dengan alasan demi percepatan pembangunan di daerah.
BACA JUGA: Dorong Konsumen Beli Produk Kehutanan Bersertifikasi Lestari
“DOB kita tidak cukup ketat. Harusnya DOB itu mandiri, harus otonom. Tapi realitanya kan tidak. Makanya ke depan sebelum jadi DOB, dijadikan daerah persiapan. Kita periksa dulu PAD-nya. Lalu kita cek jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan ekonomi dan keuangan. Kalau enggak mampu, bagaimana jadi DOB,” katanya.
Terhadap 220 daerah yang terlanjur dibentuk menjadi DOB, namun belum juga mampu mandiri, Prof Djo mengaku cukup pelik untuk dikembalikan ke daerah induk. Pasalnya, di daerah-daerah tesebut sudah terbentuk DPRD, demikian juga dengan birokrasi sudah berjalan.
BACA JUGA: Gelar RUPS Besok, Garuda Bahas Lima Agenda ini
Belum lagi untuk melakukannya, undang-undang tentang pembentukan DOB terhadap daerah tersebut juga harus dicabut.
“Belum lagi rakyatnya, makanya belum ada satu kasus pun DOB-nya dibatalkan, atau digabungkan. Nah untuk mengatasi kondisi ini, memang penguatan kapasitas juga terus dilakukan. Tapi kan itu tidak mudah. Kecuali dia memang daerah potensial. Kita mapping dia kurangnya di mana. Rata-rata kan kurangnya di kemampuan daerah,” katanya.
Selain itu, pemerintah pusat kata Prof Djo, juga memberikan dorongan insentif. Hanya saja ketika potensi ekonomi enggak ada di daerah tersebut, maka investor juga kurang berminat untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut.
“Kita bangunin jalan, tapi kalau enggak menarik, orang juga malas ke sana. Apalagi DOB itu kan daerah pinggiran. Meski begitu, insentif memang penting untuk mendorong daerah memajukan ekonomi dan kekuatan fiscal,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Resmikan Pabrik Motor, JK: Jumlah Kendaraan Naik, Subsidi BBM Bengkak
Redaktur : Tim Redaksi