jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) berpotensi menyelamatkan keuangan negara Rp 10,5 triliun per bulan karena telah menghapus 52,5 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu diungkap Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/8).
“Potensi penyelamatan keuangan negara karena dihapusnya 52,5 juta penerima tersebut bila diasumsikan setiap penerima menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan, maka totalnya menjadi Rp 10,5 triliun per bulan sebagai penyelamatan keuangan negara,” kata Pahala.
BACA JUGA: Bu Risma Ungkap 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Bang Saleh: Ini Tidak Bisa Didiamkan
Pemerintah pada 2021 menambah alokasi anggaran untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) di bidang perlindungan sosial hingga mencapai Rp187,84 triliun, antara lain untuk program bansos tunai, kartu sembako, bantuan beras, diskon listrik, dan tambahan kartu prakerja.
Pahala menjelaskan awalnya data penerima bansos di Kemensos terpecah-pecah.
BACA JUGA: Bu Risma Ungkap Puluhan Juta Data Ganda Penerima Bansos, KPK Diminta Lakukan Ini
Data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ada di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos.
Data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Ditjen Perlindungan Sosial Kemensos.
BACA JUGA: Tindaklanjuti Rekomendasi KPK Soal Bansos, Mensos Risma: Data Ganda Kami ‘Tidurkan’
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemensos.
Pahala menuturkan rekomendasi KPK ke Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma pada Desember 2020 telah ditindaklanjuti dengan baik, yakni menggabungkan ketiga data tersebut.
“Aslinya ada 193 juta orang penerima, setelah digabung hilang sekitar 47 juta, jadi sisa 155 juta dan masih ada kemungkinan data ganda. Jadi, kami minta dicek lagi NIK (Nomor Induk Kepegawaian) di Kemendagri,” ungkapnya.
Hasilnya saat ini tinggal 139 juta data penerima bantuan dan sudah termasuk pembaruan data dari pemerintah daerah.
"Kami hitung ada 52,5 juta data penerima yang 'ditidurkan' karena terindikasi ganda (penerima menerima lebih dari satu jenis bantuan), tidak ber-NIK (kemungkinan penerima tidak ada/fiktif), serta data yang tidak dapat dijelaskan oleh pemda," kata Pahala.
Artinya, 52,5 juta data yang awalnya masuk sebagai penerima bantuan tidak dapat digunakan lagi.
"Kami apresiasi data ini, dan terus akan mendampingi karena awal ketidatepatan adalah ketidaktepatan data," jelas Pahala Nainggolan.
Selain itu, KPK juga menyiapkan akses pengaduan di portal jaga.id.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan setidaknya 10 program KC-PEN untuk bidang perlindungan sosial.
Pertama, PKH bagi 10 juta keluarga dengan estimasi total penerima manfaat adalah 40 juta orang selama 12 bulan, total anggaran Rp 28,3 triliun.
Kedua, Program Kartu Sembako yang ditujukan untuk 18,8 juta keluarga.
Estimasi total penerima manfaat 75,2 juta orang dengan alokasi anggaran Rp 49,89 triliun.
Masing-masing keluarga mendapat Rp 200 ribu per bulan selama 14 bulan.
Ketiga, Program Bansos Tunai bagi 10 juta keluarga atau 40 juta orang dengan anggaran Rp 300 ribu per keluarga yang diberikan pada Januari-Juni 2021 dengan total anggaran Rp 17,46 triliun.
Keempat, Program Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah dengan total alokasi anggaran Rp 20 triliun bagi 8,4 juta peserta.
Ada penambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun bagi mereka yang sedang mencari kerja dan mengalami PHK, serta masih ada program lainnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy