Harapan IPW Pada DPR Saat Menentukan Kapolri Baru

Rabu, 02 Oktober 2013 – 16:14 WIB

jpnn.com - JAKARTA --  Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menilai ada dua persoalan besar di tubuh Polri saat ini. Yakni budaya korupsi, dan semakin buruknya hubungan Polri dengan masyarakat. Bahkan, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menegaskan bahwa Polri sebagai lembaga terkorup di negeri ini.

"Sedikitnya ada 25 kasus korupsi besar yang mangkrak di Bareskrim, terakhir adalah dugaan korupsi plat nomor kendaraan yang melibatkan sejumlah perwira Polri," kata Neta, Rabu (2/10).

BACA JUGA: Percuma Saja Curi Soal Tes CPNS

Dijelaskan Neta, kian buruknya hubungan Polri dengan masyarakat terlihat dari banyaknya kantor polisi dirusak dan dibakar.

Selain itu, kata dia, banyaknya anggota polisi dikeroyok masyarakat serta makin banyaknya anggota polisi ditembak mati di jalanan.

BACA JUGA: Pelamar CPNS Lulus di Lebih Satu Instansi Terancam Dicoret

"Seharusnya kalangan DPR menyadari bahwa sejak tiga tahun terakhir hubungan Polri dengan masyarakat kian memburuk. Sehingga dalam menampilkan Kapolri baru, kalangan DPR perlu berorientasi untuk membenahi hal ini dan bukan membiarkan institusinya sebagai tukang stempel presiden," kata Neta.

Dalam memilih kapolri baru, Neta mengingatkan DPR jangan membiarkan presiden lebih berorientasi pada kepentingan politiknya tanpa peduli dengan kepentingan masyarkat.

BACA JUGA: Ikut Pertemuan KSSK, Agus Marto Ngaku jadi Narasumber

"Sebab itu IPW menyayangkan sikap kalangan DPR yang sudah ramai-ramai mendukung Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo tanpa bersikap kritis dan melihat sisi negatif di balik pencalonan tersebut," kata Neta.

Menurutnya, sikap DPR seperti ini akan membuat Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat. "Sehingga membuat Polri tidak akan pernah berubah," ungkap Neta.

Ia mengingatkan, dalam memilih kapolri baru maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR seharusnya lebih mempertimbangkan pada kepentingan Polri dan kepentingan masyarakat, dan bukan kepentingan politik maupun kekuasaan.

"Sehingga kapolri baru benar-benar bisa diandalkan menjadi teladan bagi institusinya, menjadi figur paradigma baru Polri, punya integritas hingga dipercaya mampu memberantas mafia proyek dan mafia jabatan di tubuh Polri," pungkasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Data Rekening Gendut Pegawai Kemdikbud di Kejagung


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler