jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng berharap pemerintah dan pengambil kebijakan menggodok secara matang penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Menurut dia, jangan sampai nanti ketika disahkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja hanya berperan menyederhanakan regulasi. Sementara tujuan utama agar investasi semakin marak masuk ke Indonesia tidak tercapai.
BACA JUGA: Orator Demo Tolak RUU Omnibus Law Mengamuk Lihat Para Buruh Berteduh di Bawah Pohon
"Jangan juga sampai terjadi resentralisasi sistem pemerintahan, dimana kewenangan daerah semuanya dipangkas seperti terjadi zaman Orde Baru," ujar Robert, dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu (12/2).
Pandangan senada juga dikemukakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto pada diskusi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan Seri 2, yang digelar Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) di Kampus UGM SP, Jakarta.
BACA JUGA: Tolak Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan, Ribuan Buruh Geruduk DPR
"Saya kira penting, penerapan omnibus law dibarengi dengan pola menarik investasi yang jitu, misal lewat insentif-insentif yang bisa diminati para investor," katanya.
Hadir dalam diskusi Dalam diskusi ini hadir pembicara lain dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Sukarmi dan staf khusus Menteri Perhubungan Wihana Kirana Jaya. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Maryono dalam sambutannya mengatakan, pembahasan RUU Omnibus Law akan digelar dalam sembilan seri.
BACA JUGA: Menelepon Malam-Malam, Presiden Tiongkok Berterima Kasih Atas Pengertian Indonesia
"Kami ingin secara aktif memberi masukan kepada pemerintah agar RUU ini bisa benar-benar matang sebelum diimplementasikan," katanya dalam diskusi dengan topi "Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, dan Kemudahan Berusaha".(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang