jpnn.com - JAKARTA - Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Latief mengkritisi persoalan jaminan sosial dan pajak yang belum diangkat oleh pasangan calon presidwn-calon wakil presiden yang akan bersaing 9 Juli nanti. Menurutnya, kondisi itu berbeda dengan para capres di luar negeri yang menempatkan isu pajak dan jaminan sosial sebagai topik utama.
"Kalau di luar negeri capres-cawapres cuma ditanya dua saja, mau ngomongin soal pajak dan jaminan sosial. Itu saja yang ditunggu oleh masyarakat di sana. Kalau di sini (Indonesia) saya enggak tahu, capres-cawapres sudah seberapa jauh punya rencana itu," kata Abdul dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/6).
BACA JUGA: Bawaslu Pastikan Jokowi dan Prabowo Tak Langgar Aturan Pemilu
Menurutnya, dengan keseriusan capres-cawapres membahas persoalan kesejahteraan rakyat dan pajak, maka otomatis negara dan rakyatnya akan lebih sejahtera. Misalnya dalam soal pajak harus ada ketegasan terhadap pihak-pihak yang membandel.
Demikian pula dalam hal jaminan sosial demi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, jangan ada upaya untuk menghambat upaya-upaya dalam memberi jaminan sosial.
BACA JUGA: Markas Besar Pemenangan Prabowo- Hatta Diteror
"Kalau presidennya sudah tegas dan peraturan sudah melekat, nanti siapa yang bandel menyelewengkan dana pajak atau mempersulit kesejahteraan rakyat, pasti ada sanksi tegas untuk itu. Sehingga masyarakat enggak perlu khawatir lagi," tuturnya.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Rumah Ketua Relawan Jokowi-JK Dilempari Molotov
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Tembak Mati Komandan OPM di Puncak Jaya
Redaktur : Tim Redaksi