jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai relasi antarlembaga negara akhir-akhir ini mengalami berbagai problem. Menurutnya, problem itu bersumber dari tidak adanya dimensi etika yang mengatur relasi dari masing-masing lembaga negara.
"Padahal pengalaman di belahan negara-negara maju membuktikan panggung lembaga-lembaga negara akan elok kalau dipenuhi dimensi etik, jangan hanya berdasarkan hubungan hirarki dan legalitas antarlembaga," kata Margarito saat jadi pembicara dalam diskusi bertema "Konflik Antarlembaga Negara" di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (16/10).
BACA JUGA: Komite Akan Awasi Penempatan Jabatan
Margarito menambahkan, relasi antarlembaga negara juga sangat ditentukan oleh keterampilan lembaga-lembaga negara. "Ini sangat tergantung dengan kepiawaian pimpinan lembaga negara memerankannya," ujar Margarito.
Terkait dengan kepiawaian pimpinan lembaga negara, Margarito mengingatkan DPD agar jangan hanya berjibaku dengan aspek legal formal dalam merebut kewenangannya. Ditegaskannya, DPD harus lebih terampil dalam membangun relasi antarlembaga negara.
BACA JUGA: Besok KPK Periksa Andi Mallarangeng Lagi
"Tidak bisa hanya dengan cara-cara formal seperti senangkan sana, senangkan sini. DPD dalam waktu tertentu harus jadi anak jalanan memperjuangkan kewenangannya," cetusnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: MK Akui Akil Pernah Izin Berobat ke Singapura
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Dinilai Belum Pantas Disebut Kepala Negara
Redaktur : Tim Redaksi