jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrazad mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi duet Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti bukan hanya masalah defisit anggaran. Herdi justru mengingatkan tentang perlunya duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu menghentikan praktik pemburu rente di sektor minyak dan gas.
"Tidak akan efektif penyelesaian problem ekonomi bangsa ini jika hanya utak-atik RAPBN 2015. Presiden terpilih Joko Widodo harus punya kemauan politik yang keras untuk menghentikan para pemburu rente sektor BBM," kata Herdi di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).
BACA JUGA: Muhaimin Minta RUU Pilkada Diurus DPR yang Baru
Menurutnya, sepak terjang para pemburu rente selalu mengorbankan rakyat menengah ke bawah. “Jadi tidak cukup signifikan perbaikan ekonomi dan daya saing bangsa ini kalau hanya subsidi BBM yang dicabut," ujarnya.
Lebih lanjut Herdi mengatakan, praktik pemburu rente terjadi di hampir semua sektor produksi yang diperlukan rakyat. Karenanya jika pemerintahan Jokowi nanti menyelesaikannya dengan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik, Herdi menilai hal itu bukan solusi. “Tidak perlu juga Jokowi jadi presiden, lulusan SLTA juga bisa seperti itu," tegasnya.
BACA JUGA: Baru 123 Pemda Buka Pendaftaran CPNS
Herdi menegaskan, menghabisi praktik pemburu rente hendaknya masuk dalam agenda revolusi mental. "Caranya, bisa nggak, Jokowi menegakan pemerintahan yang bersih dari praktik pemburu rente? Itu hendaknya bagian dari revolusi mental," pungkas Herdi.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Heran...Dulu Menolak Sekarang Setuju Kenaikan BBM
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Nama Tokoh Riau yang Didorong jadi Menteri
Redaktur : Tim Redaksi