jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid mengatakan, subsidi yang paling efektif adalah langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya bukan kepada barang. Menurutnya, subsidi ini lebih hemat sehingga tidak menyedot APBN.
"Siapa pun yang akan memerintah, saya ingin tegaskan subsidi negara jangan kepada barang, tapi harus langsung kepada masyarakat, kepada manusianya," kata Farhan Hamid, saat Dialog Pilar Negara, "Dampak Sosial, Ekonomi dan Politik dari Kenaikan BBM", di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (8/9).
BACA JUGA: Ini Nama Tokoh Riau yang Didorong jadi Menteri
Dijelaskannya, dari postur RAPBN 2015 mendatang ada alokasi anggaran sekitar Rp300 triliun untuk subsidi BBM dan energi. "Jika rencana subsidi tersebut diberikan pemerintah kepada rakyat misalnya dalam bentuk pangan yang terdampak kenaikan harga BBM, dalam hitungan saya hanya dibutuhkan sekitar Rp50 triliun. Sisanya dapat digunakan untuk membangun kilang minyak baru untuk mengurangi impor BBM dan membangun infrastruktur lainnya di luar Pulau Jawa" saran politisi PAN itu.
Selain itu, dia juga mengkritisi PDIP dimasa jadi oposisi selama 10 tahun terakhir paling konsisten menolak pencabutan subsidi BBM untuk rakyat. "Dulu paling konsisten berjuang menolak pencabutan subsidi BBM. Usai memenangi Pilpres, malah mengusung isu kenaikan harga BBM tanpa berniat membenahi sektor hulu proses produksi BBM yang selama ini tidak transparan," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: PDIP Minta Jokowi Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
BACA JUGA: Agar Hemat, JK Dorong Pilkada Langsung Serentak
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Murah Jangan Potong Hak Politik Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi