jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, TB Hasanuddin mengingatkan agar menjelang pemilu ini partai-partai politik tidak berupaya menarik TNI untuk bermain politik lagi. Menurutnya, jangan sampai keinginan kuat TNI untuk mereformasi diri justru dinodai oleh ulah politisi yang berupaya menggeret pengawal pertahanan negara itu ke kancah politik.
Menurut Hasanuddin, di era Orde Baru, TNI/Polri dengan modal Dwi Fungsi ABRI menjadi kekuatan politik dan tersebar di eksekutif, legislatif dan eksekutif. Namun, reformasi telah membalikkan keadaan sehingga rakyat meminta TNI menjauhi politik agar semakin profesional. Karenanya, terbit Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
BACA JUGA: Pengumuman Honorer K2 Diulur, Gerindra Curiga Ada Unsur Politis
Sayangnya, kata politisi PDI Perjuangan itu, justru kini politisi yang menggoda TNI untuk kembali ke politik praktis. "Misalnya mengajak jenderal-jenderal yang masih aktif masuk ke dalam jajaran partai. Termasuk upaya akhir-akhir ini untuk menarik Panglima TNI menjadi calon presiden," kata Hasanuddin di Jakarta, Minggu (9/1).
Hasanuddin menambahkan, menggiringi TNI ke politik sama saja mengulangi kesalahan era Orde Baru. Mantan Sekretaris Militer Kepresidenan itu pun mencontohkan cara berpolitik ABRI yang justru diselewengkan di era kekuasaan Orba.
BACA JUGA: 10 Potensi Masalah Pemilu 2014 Versi LPI
"Ingat, di zaman Orde Baru dulu sebenarnya ABRI sangat jelas sikap perjuangannya, yakni hanya mengenal politik negara. Tapi kemudian Suharto menggeser peran dan fungsi ABRI masuk dalam ranah politik praktis melalui Dwi Fungsi sebagai kekuatan sosial politik," kata Hasanuddin.
Pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu pun berharap agar TNI tak terjerumus lagi. "Jangan jerumuskan lagi TNI untuk kedua kalinya. Biarkan TNI maju dan berkembang menjadi tentara profesional dan tentara pejuang demi tegak dan jayanya NKRI," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Ruhut Sarankan Boni Melapor ke Tuhan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merasa Dirugikan, Honorer Didorong DPR Melapor ke Polisi
Redaktur : Tim Redaksi