jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan dampak dari kenaikan BBM subsidi akan berdampak pada pangan komiditas bahari di Kepulauan Riau.
Dia bahkan menyebut kenaikan BBM itu mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut sebagaimana mestinya.
BACA JUGA: DPR RI Sambut Baik Transformasi Seleksi Masuk PTN
Tentu hal ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus diurai.
"Karena kenaikan harga BBM, sehingga pelaut atau para nelayan, mereka yang biasanya turun sampai 28 hari, sekarang tinggal 16 hari. Hal itu karena ketidakmampuan untuk pengadaan bahan bakar, ini tentu jadi tanggung jawab secara bersama-sama," ujarnya kepada Parlementaria, Jumat (9/9).
BACA JUGA: Kepala Bakamla RI Laporkan Pelaksanaan Patroli Bersama di Komisi I DPR RI
Menurut Amir, peran dari Pemerintah Pusat untuk segera menurunkan atau menyalurkan subsidi-subsidi energi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), kepada nelayan terdampak sangat dibutuhkan.
Mengingat operasional di laut akan berdampak pada ikan tangkapan yang dihasilkan di daerahnya, menjadi tidak terkendali akibat ketidakmampuan nelayan untuk melaut.
BACA JUGA: Ketua DPR RI Gelar Turnamen Basket Bertajuk Puan Maharani Cup 2022, Cek Tanggal Mainnya
Sementara, ada persoalan lain terkait jumlah penerima BLT di Kepuluan Riau.
Data yang menjadi masalah nasional ini belum juga terpecahkan.
Masalahnya, dari data penerima BLT tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Ttahun ini BPS mendapatkan anggaran Rp 3,2 triliun itu untuk mengambil data sensus, data sosial ekonomi masyarakat, sehingga kami bisa melihat secara riil, siapa sebenarnya yang butuh bantuan, misalnya dari miskin ekstrim, kemudian miskin, dan berpotensi miskin, ini 3 kategori yang saya kira memang perlu dipantau supaya pemerintah," katanya.
Sementara, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menyoroti peran Bank Indonesia dalam menekan laju inflasi di Kepulauan Riau.
Hafisz menilai sejauh ini Bank Indonesia sudah cukup berjalan on the track.
Hanya saja dalam hal pengendalian peredaran rupiah, dirinya lebih banyak menyoroti kebijakan-kebijakan fiskal yang dikeluarkan, di antaranya, pos-pos dalam APBN yang tidak perlu dianggarkan ke.
Menurutnya, Pemerintah tidak perlu berfikir karena beban terlalu besar, sehingga Pemerintah mengambil resiko yang tidak terlalu populer dan tidak konstruktif bagi rakyat.
"Pemerintah akhirnya mencabut Rp 11,2 triliun tersebut untuk menutup subsidi BBM rakyat miskin, ini yang saya sesalkan, mestinya pos-pos pembangunan yang tidak penting ditutup, kembalikan kepada hak rakyat," tutupnya. (jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Bakal Sunat 60 % Anggaran Operasional Angkutan Umum, Ketua MTI Bereaksi Begini
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian