jpnn.com - JAKARTA – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan mulai 1 April 2016, pemerintah menurunkan harga BBM sebesar Rp 500 per liter untuk premium dan solar serta disusul kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) akan menurunkan tarif angkutan umum sebesar 3 persen.
Kebijakan tersebut akan menjadikan Pulau Jawa sentris apabila mata rantai distribusi BBM di luar Pulau Jawa tidak diperbaiki. Persoalannya, menurut Tulus, bukan hanya harga BBM dan tarif angkutan umum, tapi juga rantai distribusi yang panjang, karena minimnya infrastruktur (SPBU) di luar Pulau Jawa.
BACA JUGA: Menteri Jonan: Urusan Kembalian Bisa Bikin Berantem
“Akibatnya, masyarakat di luar Pulau Jawa, apalagi di remote area, masih membeli BBM jauh di atas harga resmi," kata Tulus, Kamis (31/3).
Karena itu, dia menyarankan, turunnya harga BBM seharusnya diikuti dengan perbaikan kualitas dan distribusi BBM. Jadikan momen turunnya harga BBM untuk memperbanyak volume BBM dengan RON yang lebih tinggi.
BACA JUGA: Menteri Jonan: Paling Lambat Besok
Di Malaysia misalnya, saat ini memasok BBM untuk masyarakat dengan RON 95. Sedangkan di Indonesia, lebih dari 85 persen masih dipasok dengan BBM RON 88 (premium). Sementara standar minimal Euro adalah Euro 2, dengan RON 92.
Selain itu, Tulus juga menyarankan turunnya harga BBM hendaknya jadi momentum untuk meningkatkan cadangan volume BBM nasional yang saat ini hanya cukup 19 hari.
BACA JUGA: Perkuat Branding di Eropa, Garuda Indonesia Terbang ke London
“Kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Myanmar, yang cadangan BBM-nya cukup untuk tiga bulan," ujarnya.
Bahkan Jepang dan Korea cadangan BBM-nya cukup untuk 4 bulan. "YLKI mendesak pemerintah untuk meningkatkan cadangan BBM minimal untuk 30 hari. Pemerintah harus secara serius membangun tangki timbun, menyimpan dan memperbanyak cadangan," sarannya.
Terkait dengan tarif transportasi, Menhub Ignasius Jonan seharusnya jangan hanya menurunkan tarif, tapi juga mereformulasi tarif angkutan. Khususnya angkutan dalam kota. Ini urgen dilakukan agar menciptakan kepastian tarif bagi pengusaha angkutan dan konsumen angkutan umum.
Selain itu pemerintah juga harus konsisten memonitor turunnya harga kebutuhan pokok di sisi retailer. Jika harga BBM turun, tetapi harga komoditas bahan pangan tidak turun, patut diduga ada perilaku nakal dari para pelaku pasar, seperti praktik monopoli.
“Jadi, pemerintah harus memberi sanksi tegas bagi pelaku pasar yang nakal," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Info Penting soal Pelaporan SPT Tahunan via E-Filing
Redaktur : Tim Redaksi