jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKS menyentil sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tak sensitif dengan kondisi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut pemerintah ugal-ugalan menaikan harga gas, tarif listrik, dan menghapus premium secara serentak.
BACA JUGA: Fraksi PKS Menolak Kenaikan Harga Elpiji Nonsubsidi
"Bagaimana bisa pemerintah menaikkan harga komoditas dasar yang diperlukan secara serentak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Rabu (29/12).
Menurutnya, dalam kondisi saat ini pemerintah harusnya lebih berhati-hati mengambil keputusan menaikan harga gas, BBM, dan listrik.
BACA JUGA: Ingin Hapus Premium? Turunkan Dulu Harga Pertalite
"Jangan sampai karena niat menghemat anggaran kompensasi malah menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat," kata Mulyanto.
Mulyanto menegaskan PKS menolak kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.
BACA JUGA: IKAPPI Minta Pemerintah Segera Urus Harga Ayam hingga Telur yang Menggila
PKS pun berupaya menggunakan hak konstitusionalnya agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga gas, listrik, dan BBM di awal 2022.
"Masa kebijakan kenaikan tarif listrik PLN, kenaikan harga LPG nonsubsidi, dan penghapusan premium, yang menyisakan BBM mahal bagi masyarakat, dilakukan secara serentak di tahun 2022," ucapnya.
Mulyanto juga tak sepakat jika harga LPG nonsubsidi sudah lebih dahulu ditetapkan minggu lalu di penghujung Desember 2021.
Padahal, ekonomi masyarakat masih kembang-kempis tergerus pandemi Covid-19 yang belum usai dan saat ini masyarakat tengah dihantui penyebaran varian Omicron.
"Ini benar-benar kebijakan yang mencekik rakyat, khususnya mereka yang pendapatannya pas-pasan," ujar Mulyanto.
Mulyanto menambahkan kenaikan harga energi ini akan langsung menusuk jantung kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk usaha kecil dan menengah yang baru mulai bergeliat untuk bangkit.
Dia khawatir kebijakan ini akan mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat yang memang sudah lemah.
"Kalau memang harus ada penyesuaian harga energi, pemerintah harus menghitung betul kesiapan dan kondisi ekonomi masyarakat serta dilakukan secara bertahap, terencana dan dengan prinsip kehati-hatian. Jangan ugal-ugalan seperti sekarang ini," tandas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Pemerintah memutuskan menaikan harga LPG Nonsubsidi sebesar 17 persen. Selanjutnya di awal 2022, Pemerintah berniat menaikan tarif dasar listrik (TDL) dan menghapus BBM jenis premium. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia