jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan Fraksi PKS di DPR Mulyanto menyatakan bahwa fraksinya menolak rencana pemerintah menaikkan harga elpiji nonsubsidi.
"PKS dengan tegas menolak kenaikan harga elpiji nonsubsidi," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/12).
BACA JUGA: Siswa Ini Nekat Curi Tabung Elpiji untuk Modal Bermain Judi
Anggota Komisi VII DPR itu beralasan kenaikan elpiji nonsubsidi akan diikuti dengan naiknya bahan kebutuhan pokok lainnya.
Pasalnya, pengguna elipiji nonsubsidi lebih banyak daripada kalangan usaha.
BACA JUGA: Siap-Siap, Tahun Depan Harga Rokok Bakal Naik, Terdampak Kenaikan Cukai
"Bila harga LPG (elpiji) nonsubsidi naik, biaya produksi naik, selanjutnya harga jual produk juga ikut naik. Ujung-ujungnya masyarakat yang akan menanggung dampak kenaikan ini," kata Mulyanto.
Menurutnya, saat ini ekonomi dan daya beli masyarakat belum pulih sehingga kenaikan harga elpiji nonsubsidi akan menambah berat beban hidup rakyat.
BACA JUGA: Pemerintah Pastikan Tarif Listrik dan Harga Elpiji Melon Tidak Naik
"Penyesuaian harga elpiji nonsubsidi ini sebaiknya dilakukan setelah ekonomi masyarakat dan industri sudah benar-benar pulih sehingga tidak akan memberatkan," ujarnya.
Menurut Mulyanto, dalam kondisi ekonomi tidak stabil seperti saat ini, pemerintah seharusnya memberi insentif kepada usaha kecil dan menengah.
Dia menegaskan insentif itu sangat perlu agar roda ekonomi masyarakat terus berputar.
"Beri kelonggaran agar ekonomi masyarakat dan industri benar-benar bergeliat dan tumbuh. Baru setelah itu dipertimbangakan soal penyesuaian harga elpiji," saran Mulyanto.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan bahwa posisi oposisi partainya tetap berjalan di parlemen untuk keseimbangan pemerintahan.
"Sebagai fraksi dan partai oposisi, kami menegaskan kembali untuk memberikan pembelajaran politik, melakukan checks and balances dan tidak untuk menggangu roda jalannya pemerintahan," kata Jazuli dalam acara kaleidoskop dan evaluasi akhir tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021 di Jakarta, Selasa.
Jika pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak pada umat dan rakyat serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pihaknya tidak akan malu memberikan apresiasi akan kebijakan pemerintah tersebut.
Namun, lanjut Jazuli, kalau kebijakan pemerintah melukai perasaan rakyat, mencederai rasa keadilan, dan mengerogoti nilai-nilai kedaulatan NKRI, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan kritikan-kritikan yang membangun dan solutif. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy