jpnn.com - jpnn.com - Program DP rumah nol persen milik pasangan calon Pilkada DKI 2017 Anies Baswedan-Sandiaga Uno tengah menjadi topik perdebatan hangat. Mulai dari aspek teknis hingga legalitas program tersebut dipertanyakan masyarakat.
Terlepas dari berbagai pertanyaan mengenai program DP nol persen tersebut, ada isu terkait yang lebih besar dan tak kalah penting untuk dibicarakan. Isu tersebut adalah ketersediaan hunian dengan harga terjangkau untuk warga ibu kota.
BACA JUGA: Punya Strategi Baru, Anies-Sandi Sesumbar Rebut Jakbar
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puoyono, mengamini pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menyebut generasi milenial tak akan punya kemampuan membeli rumah di Jakarta.
Hal itu dikarenakan kenaikan penghasilan mereka hanya 10 persen per tahun. Sementara harga lahan di Jakarta bertambah 20-25 persen per tahun.
BACA JUGA: Gerindra Ungkap Modus Baru Kecurangan Pilkada DKI
Arief pun dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah pusat layak disalahkan atas kondisi tersebut.
”Penyebabnya adalah akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak PBB sangat tinggi di Jakarta. Kedua, akibat sektor properti hunian di Jakarta jadi semacam produk di pasar modal dengan cara melakukan 'bubble' harga hunian properti oleh para mafia pengembang, yang berakibat tingginya nilai harga properti di kota,” tutur Arief, di Jakarta, Minggu (19/2).
BACA JUGA: Jokowi: Kita Harus Keluar dari Zona Nyaman
Bunga pinjaman kredit, sambung Arief, untuk properti yang tinggi turut menyumbang masalah itu. Ditambah bahan baku yang digunakan dari luar negeri, juga membuat harga itu semakin tinggi.
Di dalam negeri, lanjutnya, industri bahan baku untuk sektor properti terjadi deindustrialisasi. Akibatnya, sebesar 70 persen bahan baku diambil dari luar negeri.
”Jika generasi milenium tidak mampu membeli hunian di kota akibat pendapatannya yang hanya naik 10 persen per tahun dan kenaikan harga tanah hingga 15 persen sampai 20 persen akibat permainan mafia pengembang itu menunjukkan kalau pemerintah Joko Widodo sudah gagal menciptakan kenaikan masyarakat kelas menengah di perkotaan,” paparnya.
Salah satu cara yang harus dilakukan, menurut Arief, adalah menciptakan kota-kota satelit. Penciptaan kota satelit itu, diiringi dengan pembukaan lapangan pekerjaan.
Dengan begitu, generasi milenial ini akan beralih ke kota-kota satelit tadi.
”Kalau dengan mengunakan cara-cara pengelolaan dan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan konsep yang pasti gagal dan tidak jelas untuk menyediakan hunian murah di kota, maka generasi millennium tidak akan pernah bisa memiliki hunian di kota dan paling-paling ngontrak di apartemen dan rumah petakan di Jakarta,” kata dia.
Diketahui, Menteri Koordinator Perekonomian merasa khawatir generasi milenial, atau generasi tahun kelahiran 80-90an sulit untuk memiliki rumah dalam beberapa tahun mendatang.
”Dalam waktu beberapa tahun, generasi milenial tidak ada yang bisa memiliki rumah di dalam kota,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun gaji atau pendapatan masyarakat naik per tahunnya, tetapi tetap saja tidak mampu mengejar kenaikan harga properti, khususnya harga pembakuan rumah.
”Lima tahun belakangan, gaji paling naiknya 10 persen per tahun, harga tanah naik 15 persen per tahun,” katanya. (aen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Praktisi Hukum: Pemberhentian Ahok Wewenang Presiden
Redaktur & Reporter : Adil