jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memahami kekhawatiran para petani di Sumatera Selatan soal anjloknya harga jual sawit dan karet beberapa waktu belakangan. Pasalnya kedua komoditas tersebut menjadi andalan masyarakat.
Menurut Jokowi, harga kedua komoditas itu merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Dia memberikan pemahaman bahwa harga sawit dan karet merupakan urusan yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh pemerintah karena dipengaruhi harga pasar global.
BACA JUGA: Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial kepada 1.900 KK
“Mengendalikan ini tidak mudah. Ini perdagangan internasional, ini perdagangan global. Tidak bisa kita pengaruhi mereka semua, tidak semudah itu,” ujar Jokowi dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Palembang, Minggu (25/11).
Pada saat yang sama, pemerintah juga masih harus berhadapan dengan kampanye negatif Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Sebab, persoalan ini sebetulnya tidak lain hanyalah urusan persaingan bisnis semata.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Guru Adalah Pembangkit Inspirasi
"Urusan sawit dan CPO ini bukan urusan mudah. Sudah empat tahun ini kita mengurus yang namanya minyak sawit karena (produk) kita dicegat di Uni Eropa. Alasannya banyak sekali, tapi sebetulnya ini urusan bisnis," jelasnya.
Namun demikian, pemerintah terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional dapat terserap dengan menawarkannya secara langsung dalam sejumlah pertemuan dengan pimpinan negara lain.
BACA JUGA: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Terima Gelar Adat Komering
"Saya minta Tiongkok beli lebih banyak dari sekarang, saya minta tambahan. Saya to the point saja minta agar produksi di sini bisa diserap sehingga harganya bisa naik. Ada tambahan 500 ribu ton, itu banyak sekali. Tapi ternyata juga belum memengaruhi harga pasar secara baik," kata Presiden.
Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar dengan luas lahan sebanyak 13 juta hektare dan mampu memproduksi 42 juta ton memiliki stok yang berlimpah. Hal yang sama juga berlaku untuk komoditas karet yang juga menjadi andalan masyarakat Sumsel. Maka itu, pemerintah sedang mengupayakan sejumlah langkah agar hasil produksi kedua komoditas dapat terserap dan sekaligus memperbaiki harga jual.
"Di dalam negeri sudah tiga bulan ini saya sudah perintahkan (minyak sawit) untuk dipakai campuran solar namanya B20," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Bila program B20 (biodiesel 20 persen) ini berhasil, Kepala Negara meyakini hal ini dapat menaikkan harga jual kelapa sawit, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah.
"Tapi ini butuh waktu kurang lebih setahun sejak (dimulai) tiga bulan yang lalu," tukasnya.
Sementara untuk komoditas karet, pemerintah juga telah menyiapkan langkah agar hasil produksi dapat terserap dengan harga yang baik. Di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membeli langsung hasil produksi petani karet di Sumsel dengan harga yang cukup baik.
"Sebulan yang lalu saya perintahkan kepada Pak Menteri PU, Pak Basuki, agar pengaspalan jalan harus pakai karet. Ini sebentar lagi yang di Sumsel kita akan beli langsung dari petani atau koperasi untuk beli getah karetnya," tandas Jokowi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Dana Desa untuk Bangun SDM dan Garap Potensi Desa
Redaktur : Tim Redaksi