jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) meminta pemerintah tidak sekadar mengatasi kenaikan harga telur dengan operasi pasar. Menurut anggota Dewan Pertimbangan ALMISBAT Syaiful Bahri, hal penting yang harus dilakukan adalah mencari solusi jangka panjang agar hal serupa tak berulang pada masa mendatang.
“Operasi pasar merupakan jurus lama pemerintah mengendalikan harga. Dari tahun ke tahun instrumen ini yang selalu digunakan, sepertinya tidak ada cara lain yang lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang untuk memperbaiki dan menjaga supply-demand (pasokan dan permintaan, red) beberapa kebutuhan pokok rakyat Indonesia,” kata Syaiful melalui siaran pers ke JPNN, Jumat (20/7).
BACA JUGA: Kementan Gerojok Pasar dengan Telur Ayam, Rp 19.500 per Kg
Syaiful menegaskan, operasi pasar hanya instrumen jangka pendek dan terkesan reaktif. Menurutnya, operasi pasar tak akan efektif sepanjang tidak ada dukung basis produksi yang cukup dan konsisten untuk menjaga pasokan.
“Karena itu, tata niaga produksi komoditi yang menjadi kebutuhan pokok rakyat termasuk telur ayam harus diperbaiki. Rantai produksi dari mulai bibit sampai pasar harus ditinjau ulang,” tegasnya.
BACA JUGA: Kementan Gelar Operasi Pasar Telur Stabilkan Harga
ALMISBAT yang menjadi salah satu elemen relawan pendukung Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 juga mengingatkan pemerintah tak mencari-cari kambing hitam terkait kenaikan harga telur yang dikeluhkan masyarakat. Menurut Syaiful, harus ada tindakan nyata pemerintah termasuk membersihkan urusan pangan dari mafia.
“Semua itu terjadi karena ada mafia. Sering kali regulasi-regulasi yang tidak perlu dan membatasi sektor produksi dan perdagangan justru menciptakan korupsi, nepotisme dan monopoli baru oleh segelintir elit politik dan pengusaha yang dekat dengan pejabat-pejabat kementerian,” cetusnya.
BACA JUGA: Komisi VI Desak Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Telur Ayam
Syaiful lantas mencontohkan kebijakan pemerintah mewajibkan importir bawang putih menerapkan kuota tanam 5 persen. Demi mewujudkan swasembada bawang putih, importir harus menanam tanaman penyedap rasa itu hingga 5 persen dari total kuota impornya.
“Alih-alih memberikan solusi terbaik bagi tata niaga bawang putih nasioal, malah jadi ajang perebutan kuota impor sehingga memberi peluang praktik suap menyuap antara pengusaha dan pejabat,” kata ketua DPP Bidang Petani Partai NasDem itu.
Karena itu Syaiful mendorong pemerintah segera memiliki konsep dan strategi jangka panjang untuk memperbaiki produksi dan tata niaga di sektor pertanian dan peternakan. Hal yang harus dihindari adalah monopoli dan pembatasan di semua komoditas pangan.
“Hal ini akan membuat sektor pertanian di Indonesia tidak bisa berkembang dan sulit bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara,” ujar Syaiful.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Telur Naik, Mentan Yakin Seminggu Sudah Stabil
Redaktur : Tim Redaksi